Pramono Siap Patuhi Arahan Presiden Prabowo Soal Pembangunan Giant Sea Wall

Pramono Siap Patuhi Arahan Presiden Prabowo Soal Pembangunan Giant Sea Wall

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim menekankan, Pemprov DKI Jakarta dibawa kepemimpinan Pramono-Rano siap mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto, perihal pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut di pesisir Utara Jakarta.

“Intinya pemerintah provinsi DKI Jakarta tentunya akan patuh pada arahan pemerintah pusat yang dipimpin Pak Prabowo,” kata Chico saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/6/2025).

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto mencari keberadaan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat menyinggung program Giant Sea Wall dalam penutupan acara Internasional Conference on Infrastruckture (ICI) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Juni 2025.

“Saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat vital bagi kita merupakan suatu mega proyek. Tapi harus kita laksanakan adalah giant sea wall, tanggul laut pantai utara Jawa,” kata Prabowo.

Prabowo lantas mencari sosok Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung lantaran proyek GSW juga melibatkan Jakarta. Namun, Pramono tidak tampak hadir. Ia pun berseloroh untuk menyelidiki ketidakhadiran Pramono.

Di sini Gubernur DKI hadir tidak? Enggak hadir?! Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir,” ucap Prabowo disambut gelak tawa tamu.

Kas138 Login

DPR Ingatkan Anggaran Jumbo MBG Harus Tepat Sasaran

DPR Ingatkan Anggaran Jumbo MBG Harus Tepat Sasaran

Makan Bergizi Gratis

 Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti anggaran jumbo Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencapai Rp217,86 triliun dalam susunan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2026. 

Ia mengingatkan, BGN yang melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menggunakan anggaran dengan tepat sasaran. Ia tak ingin anggaran yang diterima BGN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dialirkan ke program yang tak jelas. 

Nurhadi pun menyinggung kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook senilai Rp 9,9 triliun untuk digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022 yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.  
 
“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan,” kata Nurhadi, Kamis (12/6/2025). 

Nurhadi kembali menekankan bahwa pemerintah, khususnya BGN, harus memanfaatkan anggaran sebaik mungkin di tengah perekonomian global yang sedang bergejolak. Ia mewanti-wanti agar BGN bisa menyerap anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel. 

“Kalau terealisasi Rp 217 miliar, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” tegas anggota Komisi di DPR yang bermitra dengan BGN itu. 

Polisi Tangkap Koordinator Penambangan Pasir Ilegal di Klaten

Polisi Tangkap Koordinator Penambangan Pasir Ilegal di Klaten

Koordinator Penambangan Pasir Ilegal di Klaten Ditangkap

Bareskrim Mabes Polri menangkap dan menetapkan pria berinisial ACS sebagai tersangka, kasus dugaan penambangan pasir ilegal di kawasan Klaten, Jawa Tengah. ACS diketahui koordinator dan otak dari aktivitas penambangan pasir ilegal yang membuat negara rugi Rp1 miliar.

“Penyidik telah menetapkan satu orang tersangka inisial ACS, selaku koordinator lapangan di kasus penambangan pasir ilegal di Dukuh Mojo, Kabupaten Klaten,” ujar Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin, Rabu (11/6/2025).

Menurutnya, pelaku menjadi koordinator dan menyuruh sejumlah orang melakukan penambangan pasir ilegal, yang mana aktivitas tersebut telah dilakukan selama 2 minggu, hingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1 miliar.

“Ini dua minggu saja sudah Rp1 miliar, ya bisa dibayangkan kalau ini berlangsung lebih lama lagi. Saat ini, penyidik Dittipidter Bareskrim Polri masih mengembangkan perkara ini untuk bisa mengungkap jaringan pelaku lainnya,” tuturnya.

Dia menerangkan, polisi bakal bersinergi dengan Kementerian ESD, PPH Migas, dan kementerian serta lembaga lainnya dalam mengusut kasus tersebut. Dalam kasus itu, polisi menyita bukti berupa 1 ekskavator, 11 truk, dan dokumen penjualan pasir, para pelaku dijerat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara jo Pasal 5 dan atau Pasal 56 KUHAP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.

Sementara itu, Kasubdit IV Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Edy Suwandono mengungkap, kasus itu berawal saat pihak pemegang IUP mengadu ke polisi jika wilayah izin usahanya itu ditambangi orang tak dikenal. Polisi lantas mendatangi lokasi hingga akhirnya mengamankan sejumlah orang.

“Korlapnya itu sama saksi-saksi yang ada disana kami amankan, mereka (para pelaku) ini perorangan (bukan oleh perusahaan),” bebernya.

kas138

Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram

Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur

Candi Borobudur

KERAJAAN Mataram kuno memiliki sejarah panjang dalam peradaban di Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki peran penting sejak berada di Pulau Jawa bagian tengah hingga dipindahkan ke timur oleh Mpu Sindok. Faktor bencana alam gunung meletus dan peperangan menjadi penyebab pemindahan ibu kota negara Mataram kala itu.

Selama kurun waktu dari periode Jawa Tengah hingga Jawa Timur inilah terdapat 16 raja yang berkuasa di Mataram. Riwayat raja-raja itu dituliskan dalam Prasasti Mantyasih.

Jejak kekuasaan Mataram diawali dari Sanjaya. Ia dikenal pula sebagai pendiri Kerajaan Mataram kuno atau dikenal dengan Kerajaan Medang. Dilanjutkan dengan Rakai Panangkaran yang menandai awal berkuasanya Wangsa Sailendra yang mengawali pembangunan Candi Borobudur

Buku “Babad Tanah Jawi” dari tulisan Soedjipto Abimanyu, mengisahkan Rakai Panunggalan alias Dharanindra menjadi raja ketiga Mataram kuno, di masa Rakai Panunggalan inilah Kerajaan Sriwijaya ditaklukkan, bahkan perluasan wilayah kekuasaan sampai ke Kamboja dan Campa. 

Raja keempat Mataram kuno yang berkuasa yakni Rakai Warak alias Samaragrawira, ayah dari Balaputradewa raja Sriwijaya Wirawairimathana. Berlanjut ke Rakai Garung atau Samaratungga Sri Maharaja Samarotungga. Di masa Samaratungga yang memerintah pada 792 – 835 inilah candi megah kebanggaan Indonesia diselesaikan pembangunannya. 

Perkosa Pasien RSHS Bandung, Dokter Priguna Ternyata Idap Kelainan Seksual Fetish

Perkosa Pasien RSHS Bandung, Dokter Priguna Ternyata Idap Kelainan Seksual Fetish

Polisi saat jumpa pers soal kasus Dokter Priguna

Dokter Priguna Anugrah Pratama (31), tersangka pemerkosa pasien RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung mengidap kelainan seksual fetish, yaitu, suka berfantasi dengan orang tak berdaya.

Kelainan seksual tersangka dokter Priguna itu diketahui berdasarkan hasil tes psikologi yang dilakukan Polda Jabar dan Bareskrim Polri. Selain itu, seluruh hasil pemeriksaaan laboratorium yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri telah keluarga.

Hasilnya, menunjukkan bahwa dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Unpad itu menggunakan obat bius untuk memperdaya korban-korbannya.

“Iya kurang-lebih begitu, ada fantasi terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Apa istilahnya fetish. Kira-kira itu,” kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar, Kombes Surawan, Senin (9/6/2025).

Kombes Surawan menyatakan, walaupun mengidap kelainan seksual, bukan berarti tersangka Priguna dapat lolos dari jeratan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terdapat pasal yang mengatur soal tindak pidana pemerkosaan terhadap orang yang tidak berdaya.

“Ada pemberatan pemerkosaan dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya itu di Undang-Undang TPKS, coba cek pasal pastinya berapa,” ujarnya.

Slot Online

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penerbitan IUP Raja Ampat

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penerbitan IUP Raja Ampat

Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya

Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya menuai sorotan karena mengancam kelestarian alam. Pemerintah pun diminta untuk mengkaji ulang penerbitan izin usaha tambang (IUP) nikel tersebut.

Menurut pakar hukum Henry Indraguna, pemerintah perlu mengkaji ulang IUP, namun tetap memperhatikan hak-hak hukum dari pemilik izin tambang. Ia mendorong hal itu karena Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut dan destinasi prioritas nasional yang mesti dijaga dari ancaman kerusakan.

Evaluasi kebijakan, lanjutnya, perlu dilakukan terutama terhadap pertambangan yang berada dalam radius sensitif ekologi. Lokasi tambang ke smelter berdampak pada ekosistem laut. Ia tak memungkiri untuk pertumbuhan ekonomi, tetap harus seimbang dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya komitmen melindungi kawasan konservasi.

Saya mendorong kebijakan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga kelestarian lingkungan dan masa depan. Aktivitas tambang nikel dapat memicu kerusakan alam dan menyengsarakan masyarakat adat,” katanya lewat keterangan tertulis, Minggu (8/6/2025).

Henry menambahkan, pemerintah sebaiknya menolak investasi tambang baru di wilayah konservasi. Sebaliknya, mempromosikan Raja Ampat untuk investasi berbasis alam dan berkelanjutan, misalnya Eco-resort, Energi surya dan kelautan, Wisata bahari komunitas.

Kas138

Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?

Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?

Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?

Internet Korea Utara mengalami gangguan besar pada Sabtu (7/6/2025). Selain itu, penyebab hal ini mungkin karena faktor internal dibandingkan serangan siber.

Gangguan Internet di Korea Utara 

Hal itu diungkapkan seorang peneliti yang berbasis di Inggris.

Situs web berita utama Korea Utara dan situs internet Kementerian Luar Negerinya tidak dapat diakses pada Sabtu pagi, sebagaimana diperiksa Reuters.

“Internet Korea Utara saat ini mengalami gangguan besar – memengaruhi semua rute, baik yang masuk melalui China atau Rusia,” kata Junade Ali, seorang peneliti yang berbasis di Inggris yang memantau internet Korea Utara.

Ia menyebutkan, seluruh infrastruktur internet Korea Utara tidak muncul pada sistem yang dapat memantau aktivitas internet.

“Sulit untuk mengatakan apakah ini disengaja atau tidak. Tetapi, tampaknya ini internal daripada serangan,” katanya.

Sementara itu, pejabat di pusat respons teror siber Kepolisian Korea Selatan yang memantau aktivitas siber Korea Utara tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
 

Kas138 Login

Bahlil Singgung Ajaran Nabi Ibrahim di Balik Pertemuan Dasco dan Megawati

Bahlil Singgung Ajaran Nabi Ibrahim di Balik Pertemuan Dasco dan Megawati

Bahlil Singgung Ajaran Nabi Ibrahim di Balik Pertemuan Dasco dan Megawati

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi pertemuan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Bahlil mengatakan, pertemuan itu sebagai bentuk silaturahmi seperti apa yang diajarkan nabi Ibrahim. Apalagi kini momentum pas dengan perayaan Idul Adha 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Sebenarnya begini, tadi kalau kita melihat dari makna hari raya Idul Adha, Nabi Ibrahim itu kan salah satu di antaranya menjalankan silaturahmi,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).

Oleh karena itu, dia menegaskan tak ada yang perlu dipersoalkan dari pertemuan tersebut. Sebab tak ada yang salah jika seseorang menjalankan silaturahmi demi meneladani ajaran Nabi.

“Makan bersama, duduk bersama, minum bersama, itu memang diajarkan dan disunnahkan bahkan diperintahkan, jadi gak ada yang salah, gak ada yang salah,” tutup Bahlil.

Kas138 Daftar

Ledakan Keras Terjadi di Permukiman Warga Serpong

Ledakan Keras Terjadi di Permukiman Warga Serpong

Lokasi ledakan di Serpong, Tangerang Selatan

 Ledakan keras terjadi di tengah permukiman warga di Komplek Griya Asri, RT34 RW07, Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (5/6/202525). Suara itu diketahui berasal dari sambungan pipa gas bawah tanah yang diduga mengalami kebocoran.

Ledakan terdengar keras sekira pukul 12.00 WIB. Salah satu warga, Jumhana (60) mengatakan, suara ledakan itu sangat keras hingga membuat tutup pipa terpental jauh. 

“Suara ledakannya keras, lebih dari suara petasan, penutup pipa itu sampai mental jauh,” tuturnya di lokasi.

Dalam video yang beredar, sambungan pipa yang terpasang ke luar tanah itu mengeluarkan semburan berupa asap ke udara. Beberapa warga sempat khawatir jika zat yang disemburkan dapat menyebabkan masalah.

Sambungan pipa yang diduga mengalami kebocoran berada di tengah jalan kecil permukiman. Beruntung tak ada korban luka maupun kerusakan akibat kejadian itu.

“Untungnya lagi enggak ada anak-anak, biasanya pada main di sekitar sini. Tadi cucu saya nangis ketakutan karena suaranya (ledakan) keras,” katanya.

Slot Deposit Qris

Presiden Prabowo Bakal Diundang ke Kongres PDIP

Presiden Prabowo Bakal Diundang ke Kongres PDIP

Presiden Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Hari Lahir Pancasila

Politisi PDIP Guntur Romli menyampaikan rencana mengundang Presiden Prabowo Subianto ke Kongres PDIP. Hajatan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu bakal digelar pada tahun ini. 

“Rencana akan mengundang Presiden Prabowo (di Kongres),” kata Guntur kepada Okezone, Selasa (3/6/2025).

Ia mengatakan, terkait jadwal pelaksanaan Kongres PDIP akan menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Kemudian, akan dibahas dalam rapat pleno dewan pimpinan pusat (DPP).

Kendati hingga saat ini rapat pleno tersebut belum dijadwalkan. “Belum ada jadwal (rapat pleno bahas Kongres),” ujarnya.

Tak hanya memilih ketua umum, Kongres yang menjadi forum tertinggi di PDIP itu juga akan memutuskan ihwal sikap dan posisi partai terhadap pemerintahan Prabowo. “Sampai saat ini posisi PDIP tetap di luar pemerintahan. Kalaupun ada perubahan posisi itu nanti diputuskan di Kongres,” pungkasnya.

KERA4D