MAKESOMETHINGHAPPEN

Para menteri Kabinet Indonesia Maju mengenakan beragam pakaian adat saat mengikuti upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tampak mengenakan pakaian adat khas Kalimantan Timur. Dalam keterangan singkatnya, Luhut berbagi pandangannya tentang bagaimana Ibu Kota Nusantara menandai era baru bagi Indonesia.

“Perasaan saya ya kita sudah keluar dari era kolonial, karena di Jakarta gedung-gedung pemerintahan hampir kita pakai dari zaman kolonial, sebagian besar. Tapi kalau kita lihat sekarang ini mulai dari perencanaan, pembangunan, pendanaan itu dari Pemerintah Republik Indonesia,” kata Luhut.

Luhut juga mengajak seluruh generasi untuk bersatu, melupakan perbedaan, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Luhut optimistis, masa depan Indonesia ada di tangan generasi penerus yang kompak dan penuh semangat.

“Saya titip supaya kita semua bisa 2045 Indonesia Emas tercapai. Dan saya bilang sangat bisa, sangat bisa, karena kita punya Pak Presiden terpilih juga saya lihat punya visi yang sama dengan Pak Jokowi dan mereka transfer of power itu sangat bagus dan Pak Prabowo komit untuk meneruskan ini ibu kota,” ujar Luhut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terlihat anggun dengan balutan pakaian adat Sunda. Bagi Sri Mulyani, momen ini lebih dari sekadar perayaan tapi pengalaman baru yang penuh makna.

“Ini pengalaman baru ya Dirgahayu Ke-79 Republik Indonesia, dan kita berkesempatan untuk merayakan upacara kenegaraan bendera di ibu kota negara baru ini sesuatu yang luar biasa. Historis pastinya, jadi kita merasa terharu dan excited,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan. Menurutnya, persatuan dan kesatuan merupakan modal penting Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

“Harapannya kita harus terus bekerja keras, optimis, dan jaga persatuan dan kesatuan karena itu adalah modal yang paling penting untuk bisa Indonesia maju ke depan,” katanya lagi.

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama istri Annisa Pohan, juga tampil serasi mengenakan pakaian adat dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. AHY mengungkapkan rasa bangganya mengikuti upacara perdana di Ibu Kota Nusantara.

“Merasa senang, terhormat dan bangga karena ini pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia kita memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara yang baru,” ujar AHY.

Annisa menambahkan bahwa pilihan pakaian adat mereka merupakan bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal.

“Kami berdua pakai karena kami berada di Pulau Kalimantan, jadi kami ingin memakai sesuatu kearifan lokal, di mana kita berada di situ kita junjung adat setempat,” ujar Annisa.

kera4d

Universitas Jember (Unej) kini memiliki gedung Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diberi nama Ir Soekarno yang diresmikan saat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

“Gedung UKM baru itu diberi nama Gedung Ir Soekarno dengan harapan mahasiswa Unej bisa meniru dan menyerap semangat serta kiprah proklamator kemerdekaan itu ketika beliau masih muda, saat menjadi mahasiswa,” kata Rektor Unej Iwan Taruna saat memberikan sambutan pada peresmian gedung tersebut di kampus setempat.

Menurut dia Bung Karno kala menjadi mahasiswa sangat tekun belajar, namun juga tak lupa menjadi aktivis kemerdekaan Indonesia, sehingga pelajaran sejarah mengenai Ir Soekarno kala muda itu penting dicontoh.

“Mahasiswa saat ini juga tidak hanya dituntut menguasai Iptek sesuai dengan disiplin keilmuan yang ditekuni, namun juga wajib memperkaya khazanah soft skill di luar kelas perkuliahan dan peka terhadap lingkungan sekitar,” tuturnya.

Sementara Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unej Fendi Setyawan mengatakan gedung UKM baru itu dibangun sesuai dengan program revitalisasi kemahasiswaan yang sudah menjadi program di Rencana Bisnis Strategis Universitas Jember tahun 2020-2024.

“Gedung UKM lama yang ada seperti di kompleks PKM dan Gedung Soetardjo sudah terisi, sementara masih ada UKM yang belum memiliki ruangan. Ada juga gudang yang akan menyimpan peralatan UKM seperti milik UKM Reog Mahasiswa Sardulo Anurogo, UKM Marching Band dan lainnya,” katanya.

Ia berharap kualitas dan kuantitas prestasi mahasiswa Unej semakin moncer dengan gedung UKM baru tersebut, sehingga dapat mendorong kiprah kegiatan akademik dan non-akademik serta mewadahi beragam kegiatan peningkatan soft skill, yang ujungnya meningkatkan prestasi mahasiswa.

Gedung lima lantai seluas 2.052 meter persegi itu dibangun dengan biaya sebesar Rp10,8 miliar dengan 38 ruang buat UKM tingkat universitas yang dilengkapi tiga gudang peralatan. Di tingkat teratas berupa roof top bisa digunakan untuk beragam keperluan, sementara di halaman sudah ada amphitheater yang dipersiapkan menjadi panggung unjuk kebolehan mahasiswa.

Sementara pengurus UKM Karate Unej Nasirotul Fadilah mengatakan gedung baru itu sangat representatif dan bisa menampung keperluan UKM karena selama ini UKM Karate belum memiliki ruangan.

“Dengan adanya Gedung Ir Soekarno maka operasional UKM kami makin lancar, apalagi lokasinya berdekatan dengan kompleks PKM tempat kami berlatih,” ujarnya.

kas138

The National Research and Innovation Agency (BRIN) is strengthening research cooperation with Japan on carbon neutrality, which has become Indonesia’s focus.

“Carbon neutrality is Indonesia’s homework for now. Japan has a lot of technology related to carbon neutrality. With this cooperation, we hope to be able to retire steam power plants (PLTU),” BRIN Head Laksana Tri Handoko noted in a statement from his office on Tuesday.

Handoko said his side had recently forged cooperation with its Japanese counterpart as a transition step to replace coal fuel with local biomass.

He considered the use of local biomass as a new renewable energy source as strategic in achieving carbon neutrality. Indonesia is also considering nuclear power plants for large-scale energy sources in the future.

He explained that the BRIN has also started cooperating with industrial partners in Japan in developing bioavtur for aircraft fuel based on local Indonesian biomass, such as coconut and other plants.

“We hope the production can start next year, followed by the utilization,” Handoko remarked.

He then expressed keenness to increase cooperation with Japan to develop superior human resources (HR) through research activities.

He remarked that BRIN has several schemes and programs to develop HR, especially the Master’s and PhD Programs, which are conducted in collaboration with global partners, including Japan.

In connection with this, Japanese Parliament member Motegi Toshimitsu also emphasized the importance of strengthening the exchange of HR, who will become the next generation of leaders, to further bolster bilateral relations between both nations.

Toshimitsu, who is concurrently Secretary General of the Japanese Liberal Democratic Party (LDP), addressed the importance of realizing cooperation for a shared future where ASEAN countries develop rapidly.

Toshimitsu said his country has prepared several ideas, including carbon neutralization technology and geothermal technology, to strengthen the industrial structure in Indonesia.

“The carbon neutrality targeted by Indonesia towards 2060 through decarbonization can be achieved through cooperation between the two countries,” he stated.

Indonesian Defense Minister and President-elect Prabowo Subianto and Serbian President Aleksandar Vui stated their commitment to strengthening cooperation in defense and other sectors.

Prabowo paid a visit to Belgrade, Serbia, on Monday local time after visiting France last week.

“We are committed to improving relations and cooperation between Indonesia and Serbia in the defense, economy, and other sectors of mutual interest,” Prabowo noted in a statement from his office confirmed on Tuesday.

The ministry’s Head of the Public Relations Bureau, Brigadier General Edwin Adrian Sumantha, stated that the two leaders also discussed strategies to expand the scope of cooperation and improve friendly relations.

At the meeting, President Vui said his side is keen to strengthen political dialogue and cooperation in the defense, economy, and other mutually beneficial sectors for the two countries.

“I expressed my gratitude to Indonesia for its consistency in supporting Serbia’s sovereignty and territorial integrity. Indonesia’s support is also reflected in the ASEAN forum regarding Serbia’s request to strengthen political relations and comprehensive cooperation with ASEAN members,” the president remarked.

At the Serbian Presidential Palace, Prabowo’s arrival was also welcomed by Serbian Defense Minister Bratislav Gaši.

During the meeting, Prabowo was accompanied by Indonesian Ambassador to Serbia, M. Chandra Widya Yudha; Serbia’s Chargé d’Affaires ad Interim to Indonesia in Jakarta Marija Boskovic; and Indonesian Defense Attaché in Belgrade, Colonel Prayogha Erawan.

Meanwhile, the Serbian president, in addition to being accompanied by his defense minister, was also accompanied by Serbian Foreign Minister Marko Djuric.

After visiting Belgrade, Prabowo continued his journey to Ankara, Turkey, on Monday local time. He arrived at the Esenboga International Airport, Ankara, at around 17:20 local time and was greeted by Turkish Defense Minister Sn. Yasar Guler, Indonesian Ambassador to Turkey Ahmad Rizal Purnama, and Indonesian Defense Attaché to Turkey in Ankara Colonel Mohammad Amir Ali Akbar.

In Ankara, Prabowo is scheduled to meet Turkish President Recep Tayyip Erdogan, the Turkish defense minister, and the Turkish foreign minister.

 The government announced that Nusantara City will be open to the public keen on visiting the new capital to observe Indonesia’s 79th Independence Day ceremony on August 17, 2024, at Nusantara’s Ceremonial Plaza.

“Residents can come and see the Independence Day Ceremony from the National Axis in Nusantara City,” East Kalimantan acting governor Akmal Malik stated here on Tuesday.

The National Axis, flanked by Nusantara’s main roads on its side, would overlook the new capital’s Ceremonial Plaza and the Garuda Palace complex above it.

At the preparation meeting for the ceremony, President Joko Widodo (Jokowi) instructed the organizer to open the National Axis to accommodate residents who visit the new capital to observe the Independence Day ceremony, he noted.

The acting governor also revealed that large screens will be installed at the National Axis on Independence Day for the residents’ convenience.

Moreover, the president instructed the provincial authority to mobilize residents to participate and invite local figures to attend the Independence Day ceremony in Nusantara.

“Some 800 East Kalimantan residents will participate in the ceremony,” Malik remarked.

He explained that the attendees would be divided into two groups—each comprising 400 people—to partake in the flag-raising ceremony on August 17 morning and the flag-lowering ceremony in the afternoon.

“The East Kalimantan provincial authority will provide food, toilets, and transport facilities, while access to Nusantara will be from the toll road and the Balang Island Bridge,” the acting governor remarked.

In a break from tradition, this year’s Independence Day ceremony will take place both in Nusantara and the current national capital, Jakarta.

President Joko Widodo, accompanied by President-elect Prabowo Subianto, will preside over the ceremony in Nusantara. Meanwhile, Vice President Ma’ruf Amin will chair the ceremony in Jakarta with Vice President-elect Gibran Rakabuming Raka.

 The Indonesian Government has issued Government Regulation (PP) Number 28 of 2024 that serves as an implementing regulation to Law Number 17 of 2023 about Health to create a greater and inclusive national health architecture.

Health Minister Budi Gunadi Sadikin said that with the issuance of the regulation, some 26 government regulations and five presidential regulations, such as PP Number 46 of 2014 about the Health Information System and PP Number 88 of 2019 about Occupational Health, are no longer in effect.

“We respond positively to the issuance of the regulation, which serves as our basis to collectively reform and build the health system in the whole country,” Sadikin noted in a statement received here on Tuesday.

The minister remarked that the technical aspect, elaborated in some 1,072 articles, covers public health initiatives, health services, medical human resources management, health facilities, and pharmaceutical and medical tools supply, among other things.

Sadikin elaborated that the public health initiatives cover 22 items, comprising the health of mothers, babies, children, adults, teenagers, the elderly, and people with disability. They also address reproduction system health, mental health, and non-infectious disease handling.

Moreover, hearing and sight health, family wellness, occupational health, organ transplants, stem cell therapy, plastic surgery for reconstruction and aesthetics, and traditional medications are covered.

Speaking in connection with the health services, Sadikin explained that it lists health services standards, primary and secondary health services, and telemedicine.

He noted that health personnel management covers planning, quality improvement, license for practice, and administrative sanctions. Moreover, he remarked that the regulation addresses supporting health personnel.

Sadikin stated that the medical facilities part covers types of facilities, services’ quality improvement and development, hospitals, public health centers, and hospitals as educational institutions.

He remarked that in terms of the supply of pharmaceutical and medical devices, the regulation covers the health information system, technology, epidemics, funding, and public participation, among things.

He stated that the regulation was begun with public participation from August to October 2023, followed by harmonization, before being set and then issued by the president near the end of July.

“Then it is our job to ensure the program is supported by technical regulations in the form of Presidential Regulation, Health Minister Regulation, or any other ministerial-level regulations,” he stated.

President Joko Widodo (Jokowi), on Tuesday, conducted a first-hand review of Nusantara Hotel in New Capital Nusantara (IKN), East Kalimantan Province, which is due for inauguration on August 17, 2024.

On the occasion, Jokowi personally inspected several facilities, including the lobby, a dining room, and bedrooms.

As cited from the Presidential Secretariat’s statement in Jakarta, Nusantara Hotel’s assistant director of sales, Hazel Yehezkiel Pauranan, noted that the inauguration of the 191-room hotel would coincide with the celebration of Indonesia’s 79th Independence Day.

“We began operating on July 28, 2024, despite not being fully operational since some rooms are not yet ready for use,” he remarked.

Pauranan further stated that the work to construct the Nusantara Hotel, launched by President Jokowi on September 21 last year, was already complete.

“We are currently furnishing the lobby while the Nusantara Restaurant has become operational,” he revealed.

During his earlier review of the hotel’s development on December 20 last year, Jokowi expressed optimism about the Nusantara Hotel being ready before August 2024.

On the occasion, the head of state stated that the development of the hotel, which covers an area of 20,164 square meters, had progressed to around 34 percent.

“Judging by the progress reached, I estimate that the development process will be completed before August (2024),” he told the media after inspecting the hotel.

Nusantara Hotel is a five-star hotel located near the zero-kilometer point of IKN. The nine-floor hotel, measuring about 43 meters in height, was built with Rp20 trillion (US$1.2 billion) of capital invested by nine domestic business entities.

The One Data Indonesia (SDI) program is part of the government’s consolidation efforts to realize digital services for the people, according to Minister of Communication and Informatics Budi Arie Setiadi.

“Digital transformation must continue, and this digitalization is for the people,” he said on Tuesday.

He emphasized that all people must have access to digital services. The program is part of the government’s efforts to be consistently present and serve the community.

“The SDI is a program that can be experienced directly from Sabang to Merauke, from Miangas to Rote Island,” he said.

Setiadi also anticipated differences in data quality between Jakarta and other provinces in Indonesia. Therefore, the unity of the program and its measures is crucial.

The Ministry of Communication and Informatics is tasked with preparing qualified digital talent in all regions of Indonesia, he added.

Meanwhile, Minister of State Apparatus and Bureaucratic Reform Abdullah Azwar Anas stated that several sensitive and strategic data will be stored in the National Data Center (PDN).

He assured that there are no problems related to the SDI budget and that the program will be completed in August.

which serves as feeder transportation to bus stops, can be an icon of transportation in Indonesia’s capital city Nusantara, according to Transportation Minister Budi Karya Sumadi.

“ART can be an icon of transportation in Nusantara city,” he stated in Balikpapan, East Kalimantan, on Tuesday.

“With the advantage of being trackless, it can also be used in cities such as Jakarta, Bandung, Semarang, and other cities,” he added.

Investment in autonomous rail transit is not too large, he said,and the train can be run even in crowded areas, providing a massive boost to mobility.

“ART functions as a transportation tasked with collecting passengers to be distributed specifically to certain route transportation in Nusantara,” the minister explained.

President Joko Widodo has instructed that the trackless autonomous train be used to support mobility during state events until the 79th Independence Day ceremony on August 17, 2024, in Nusantara.

“ART has functions as a feeder at state events in August 2024 and after,” he said.

The trackless autonomous train provides transportation services on Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat (West National Axis) and Sumbu Kebangsaan Sisi Timur (East National Axis), as well as other roads in KIPP located in the capital city.

The operational system of the trackless autonomous train runs clockwise, and its stopping time at each terminal is five minutes, during which it also charges so that it can be used for a fairly long time.

The trackless autonomous train runs by automatically reading road signs (markings), and it has the technology to detect road signs as a replacement for rails.

The trackless autonomous train (ART) is an environmentally friendly transportation mode, which uses electricity as a power source, Sumadi said.

The Domestic Workers’ Protection Bill (PPRT Bill) represents a commitment by the government and the House of Representatives (DPR) to protecting domestic workers.

This was conveyed by deputy head of the DPR’s Legislative Body, Willy Aditya, during the “PPRT Bill as an Effort to Protect Domestic Workers” forum in Jakarta on Tuesday.

“The political will is to provide protection to vulnerable groups,” he said. “The first thing that we regulate is the issue of protection.”

Aditya noted that domestic workers have so far not received protection because they do not have legal worker status.

He said that the bill is one of the priorities in the national legislation program. Therefore, the DPR is obliged to prioritize deliberations on the bill and its ratification.

“After it is ratified, there will be no job agencies that are not legal entities,” he pointed out.

The PPRT Bill was initiated by the DPR in March 2023.

President Joko Widodo (Jokowi) has also submitted the problem areas list (DIM) for the PPRT Bill to the DPR leadership and appointed a ministry that will represent the government during deliberations on the bill with the DPR.

Earlier, several parties, including the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), highlighted that the PPRT Bill is yet to be ratified into law.

On July 19, Komnas HAM commissioner Anis Hidayah said that the PPRT Bill concerns national interests, therefore it needs to be ratified promptly.

She noted that the bill will affect many parties because it will provide legal certainty to not only workers but also employers.

Furthermore, she said that if the bill is not passed into law, domestic workers will remain at risk and vulnerable to various threats, including human trafficking and sexual exploitation.