MAKESOMETHINGHAPPEN

^{_{Masyarakat Suku Badui menuju Kantor Provinsi Banten di Kota Serang, Banten}}

Suku Badui yang bermukim di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menunjukkan partisipasi demokratisnya dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024.

Meski tidak mengenyam pendidikan formal, mereka tetap hadir untuk memilih pemimpin negara dan anggota legislatif.

Adat istiadat setempat juga memperbolehkan mereka menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Sebagai bagian dari bangsa, mereka harus memilih pemimpin negara dan tidak boleh golput.

Pada hari pencoblosan, mereka rela menunda pekerjaan mereka, seperti bercocok tanam, untuk memilih dan menentukan pemimpin negara berikutnya.

Ketika ditanya tentang partisipasi elektoral mereka, warga masyarakat Badui menunjukkan kedewasaan politik mereka dengan menyatakan keinginan mereka untuk membantu memilih pemimpin negara masa depan.

Berdasarkan data di salah satu tempat pemungutan suara di Badui, jumlah warga yang terdaftar untuk memilih di daerah itu mencapai 159 orang, dengan 139 orang telah memberikan suaranya atau mencapai 87,42 persen.

Sementara itu, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak menunjukkan total pemilih di Wilayah Masyarakat Adat Badui pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 mencapai 6.078 orang, terdiri dari 3.384 pemilih laki-laki dan 2.694 pemilih perempuan. Pemilihan tersebut tersebar di 27 lokasi pemungutan suara, dengan tingkat partisipasi mencapai 85 persen.

Tingginya partisipasi warga Badui pada Pemilu 2024 tidak terlepas dari masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait, baik KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten Lebak, maupun tokoh masyarakat.

Pilkada 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

Untuk menyukseskan pilkada, KPU Kabupaten Lebak menargetkan partisipasi masyarakat Badui sekitar 90 persen atau minimal menyamai tingkat partisipasi saat pemilihan presiden dan legislatif.

Untuk mencapai target partisipasi pemilih di wilayah Badui, KPU Kabupaten Lebak telah melakukan sosialisasi khusus dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat. Selain itu, KPU Kabupaten Lebak menghargai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat Badui.

Seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungannya terhadap partisipasi masyarakat Badui dalam pilkada. Beruntung, antusiasme tersebut juga ditunjukkan oleh para tetua adat Suku Badui yang disebut jaro .

Mereka terlibat dalam kegiatan sosialisasi pemilu dan mengajak masyarakatnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS pada hari pemungutan suara.

Pada Pilpres 2024, Jaro juga mengajak masyarakat Badui untuk turut berpartisipasi dalam pemilu.

“Kita akan memilih pemimpin yang amanah, yang bisa membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat,” kata Jaro Saija pada Februari lalu.

Kolaborasi antara aparat dan tetua adat ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Badui tentang pemilihan kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab memilih pemimpin daerah, yang pada akhirnya akan berujung pada kesejahteraan bersama.

Pelajaran yang bisa dipetik

Suku Badui merupakan kelompok masyarakat adat Sunda di pedalaman Kabupaten Lebak, dengan jumlah penduduk sekitar 26 ribu jiwa. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menjauhkan diri dari dunia luar, khususnya penduduk di wilayah Badui Dalam.

Suku ini terbagi menjadi dua, yaitu Suku Badui Dalam dan Suku Badui Luar. Hidup menyatu dengan alam merupakan pilihan yang sangat mereka junjung tinggi, seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam dan hidup berdampingan secara rukun dan damai.

Keunikan suku ini merupakan aset budaya yang harus dijaga. Masyarakat modern dapat belajar banyak dari filosofi hidup mereka yang teguh dan konsisten dalam menjaga keseimbangan alam dengan manusia.

Para pemimpin di daerah juga dapat mengambil pelajaran dari ketulusan masyarakat Badui dalam menjalani hidup dengan mengutamakan keseimbangan kolektif.

Antusiasme masyarakat Badui untuk berpartisipasi dalam ajang politik ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi para pemimpin terpilih untuk membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Badui.

Komitmen pemimpin daerah terpilih juga merupakan bentuk apresiasi atas upaya masyarakat Badui untuk berpartisipasi dalam demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya.

Antusiasme mereka untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat lain di Indonesia untuk ikut serta dalam pemilu dengan mendatangi lokasi pemilu dan memberikan suaranya di hari pencoblosan.

Masyarakat Badui juga telah memberikan contoh dalam membantu menciptakan pemilu yang aman dan damai.

^{_{Ilustrasi – Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) memastikan bahwa kualitas bahan bakar Pertamax di salah satu SPBU di Cibinong}}

Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menyatakan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina sudah melalui program sertifikasi dan diuji oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang beroperasi di bawah Kementerian ESDM.

“Disampaikan bahwa Lemigas sudah melakukan pengecekan secara periodik terhadap kualitas barang (BBM Pertamina) ini. Tidak hanya tahun ini, dari berpuluh-puluh tahun (sudah dicek). Karena itu memang standar umum,” ujar Bambang Haryadi ketika melakukan sidak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, Bambang menyampaikan produk BBM Pertamina yang beredar di lapangan sudah melalui proses pengawasan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bambang menjelaskan bahwa proses pengujian produk bahan bakar minyak sudah berlangsung sejak zaman dahulu, sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Produk yang diuji oleh Lemigas pun bukan hanya BBM yang berasal dari Pertamina. Lemigas juga menguji BBM yang dijual oleh SPBU lainnya seperti Shell, Vivo, maupun BP.

“Jadi sebenarnya barang-barang ini (BBM) sudah diuji, tidak hanya sekarang. Dari dulu ada peraturannya,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menegaskan bahwa skema blending merupakan hal yang biasa terjadi di dunia minyak dan gas bumi. Ia juga mengoreksi bahwa oplosan berbeda dengan blending.

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

Kabar tersebut menyusul pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Atas hal tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa produk Pertamax, jenis BBM dengan angka oktan (research octane number/RON) 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi, yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Simon menjelaskan produk BBM Pertamina secara berkala dilakukan pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)

^{_{Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyerahkan cendera mata tongkat komando kepada Presiden Prabowo Subianto (kanan) saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).}}

 Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya memberi tugas berat untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang salah satunya membangun tanggul raksasa (giant sea wall) di pantai utara Pulau Jawa.

“Pak AHY saya beri tugas yang berat (bidang) infrastruktur, salah satu nanti infrastruktur paling penting adalah giant sea wall. Giant sea wall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa,” kata Presiden kepada AHY saat acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

Presiden kemudian menyebutkan beberapa lokasi pembangunan tanggul raksasa itu, di antaranya mencakup pantai utara di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Banten, sampai dengan di Gresik, Jawa Timur.

“Sekian ratus kilometer harus kita bangun. Apa bisa?” kata Prabowo.

Kader-kader Demokrat peserta Kongres kemudian berseru: “Bisa!”

“Bisa!” sambung Presiden.

Presiden menyebut dirinya tak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pembangunan tanggul raksasa itu.

“Insyaallah dengan tekad, kita akan capai, dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur. Tetapi kita akan putuskan, kita akan mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu! Bukan potensi lagi, kita jelas punya uangnya siap. Kita mulai secepatnya!” kata Presiden.

Presiden Prabowo berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Presiden, dalam beberapa kesempatan, mengakui pembangunan tanggul laut bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.

Prabowo, semasa menjadi menteri pertahanan, pernah berbicara mengenai masalah tanggul laut raksasa. Dia pernah mengingatkan para pejabat negara jangan sampai pembangunan giant sea wall itu terjebak dalam kemelut politik 5 tahunan.

Jika berkaca pada pengalaman negara-negara di Eropa, pembangunan tanggul laut raksasa dapat rampung dalam waktu hingga 40 tahun.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo, dalam periode awal kepemimpinannya, meminta jajaran menterinya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa itu masuk dalam PSN Tahun 2025. Nantinya, Airlangga menjelaskan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon itu terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

Presiden Prabowo, Airlangga melanjutkan, juga telah memberi arahan kepada jajaran menteri untuk menyiapkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan giant sea wall Jakarta—Cirebon.

_{^{Arsip Foto – Manajer Manchester City asal Spanyol Pep Guardiola memberikan konferensi pers menjelang pertandingan sepak bola leg pertama perempat final Liga Champions UEFA melawan Real Madrid CF di stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Senin (8/4/2024)}}

 Pep Guardiola tetap optimistis dengan masa depan Manchester City meski tim mudanya harus menelan kekalahan 0-2 dari Liverpool di Etihad Stadium, Minggu (23/2).

Dalam laga ini, Liverpool semakin mendekat ke gelar juara Liga Inggris setelah meraih kemenangan penting. Guardiola yang memilih untuk mengistirahatkan pemain berpengalaman seperti Ruben Dias, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, dan Bernardo Silva menurunkan skuad dengan rata-rata usia 24,7 tahun.

City bahkan menurunkan tiga pemain berusia 20 tahun, yaitu Rico Lewis, Savinho, dan Abdukodir Khusanov dalam susunan sebelas pertama mereka. Meskipun kalah, Guardiola mengaku terkesan dengan performa anak asuhnya.

“Saya melihat masa depan yang cerah,” ujar Guardiola dikutip dari lama resmi klub.

“Kecuali Kevin (De Bruyne) dan Nathan (Ake), mereka adalah masa depan klub ini untuk beberapa tahun ke depan, bersama pemain lain yang akan datang di bursa transfer mendatang.”

“Itu adalah pertandingan yang bagus. Babak pertama berlangsung ketat, sementara di babak kedua lawan bertahan sangat dalam. Mereka selalu memiliki ancaman, tetapi mengendalikannya bukanlah hal yang mudah. Saya memberi selamat kepada Liverpool, tetapi saya juga sangat puas dengan cara kami bermain.”

Hasil ini membuat City tertinggal 20 poin dari Liverpool di klasemen sementara. Guardiola pun mengakui timnya masih memiliki banyak pekerjaan untuk kembali bersaing memperebutkan gelar musim depan.

Ketika ditanya perbedaan terbesar antara kedua tim saat ini, Guardiola mengatakan untuk melihat posisi kedua tim di papan klasemen. “Anda bisa melihatnya di klasemen. Mereka mengumpulkan banyak poin, sementara kami kehilangan banyak poin yang seharusnya bisa kami dapatkan,” kata dia.

City kembali bermain tanpa Erling Haaland yang masih mengalami cedera lutut sejak kemenangan 4-0 atas Newcastle. Striker asal Norwegia itu hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Real Madrid di Liga Champions dan kini tidak masuk dalam skuad saat menghadapi Liverpool.

City akan menghadapi Tottenham Hotspur pada Rabu (26/2), tetapi Guardiola masih belum bisa memastikan apakah Haaland akan kembali bermain.

“Saya tidak tahu,” kata Guardiola.

“Saya tidak mengatakan bahwa kami gagal mendapatkan hasil karena Erling tidak ada. Itu tidak adil bagi pemain lain. Kami bisa menyelesaikan lebih banyak peluang, tetapi secara keseluruhan permainan kami sudah cukup baik,” tutupnya.

^{_{Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memberikan keterangan usai pelantikan kepala daerah serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).}}

Sebagai langkah awal kepemimpinan di daerah, Presiden Prabowo melantik 961 kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024. Prosesi ini berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2).

Sherly Tjoanda termasuk dalam ratusan kepala daerah yang dilantik, ia resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025-2030, bersama wakilnya Sarbin Sehe.

Sebelumnya, Sherly adalah istri dari Benny Laos, yang meninggal karena kecelakaan perahu cepat pada 12 Oktober 2024. Setelah kepergian suaminya, Sherly memutuskan untuk melanjutkan perjuangan politiknya dengan mencalonkan diri sebagai gubernur dalam Pilkada Gubernur Maluku Utara 2024.

Perempuan keturunan Tionghoa ini merupakan lulusan sarjana jurusan International Business dari Universitas Petra Surabaya dan memiliki gelar double degree dari Inholland University, Belanda. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, ia berhasil meraih perolehan suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah ini.

Diketahui bahwa Sherly menciptakan sejarah baru, yakni menjadi pemimpin gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Bahkan, di antara 33 gurbernur lainnya, Sherly memiliki harta kekayaan yang tertinggi.

Kekayaannya pun menjadi perhatian publik. Lantas, berapakah harta kekayaan Sherly Tjoanda Gubernur Maluku Utara? Berikut rinciannya berdasarkan laporan KPK melalui LHKPN.

Harta kekayaan Sherly Tjoanda Gurbernur Maluku Utara

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sherly Tjoanda tercatat memiliki harta kekayaan dengan jumlah yang termasuk tinggi, yakni total mencapai Rp709 miliar.

Jumlah ini didominasi oleh kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp201,13 miliar, serta investasi melimpah dalam surat berharga yang mencapai Rp245,32 miliar.

Dalam daftar asetnya, terdapat tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah seperti Manado, Ambon, dan Pulau Morotai. Bahkan, salah satu aset bangunan di Pulau Morotai memiliki nilai tertinggi, yakni Rp200 miliar.

Selain itu, ia juga memiliki koleksi 5 kendaraan mobil mewah, termasuk Land Rover, Lexus, dan Hummer Jeep dengan total nilai Rp7,06 miliar.

Tak hanya itu, Sherly Tjoanda juga memiliki kas dan setara kas yang mencapai Rp 146,17 miliar. Harta bergerak lainnya senilai Rp37,57 miliar, serta aset lain senilai Rp 96,96 miliar yang menambah total kekayaannya.

Namun, ia juga memiliki hutang sebesar Rp24,47 miliar. Sehingga, dari total harta kekayaannya sebesar Rp734 miliar dikurangi nilai hutang menjadi bersih Rp709 miliar.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Sherly Tjoanda, Gurbernur Maluku Utara sesuai data LHKPN yang dirilis oleh KPK.

Tanah dan Bangunan: Rp201.133.967.263

1. Tanah dan bangunan seluas 757 m2/1.200 m2 di Kota Manado, hasil sendiri – Rp410.000.000

2. Tanah seluas 379 m2 di Kota Manado, hasil sendiri – Rp180.000.000

3. Tanah seluas 371 m2 di Kota Ambon, hasil sendiri – Rp150.000.000

4. Tanah seluas 12.000 m2 di Kota Pulau Morotai, hasil sendiri – Rp120.000.000

5. Tanah seluas 21.992 m2 di Pulau Morotai, hasil sendiri – Rp186.932.000

6. Tanah seluas 6,7 m2 di Kota Pulau Morotai, hasil sendiri – Rp67.000.000

7. Bangunan seluas 0 m2di Pulau Morotai, hasil sendiri – Rp200.020.035.263

Alat transportasi dan mesin: Rp7.063.315.200

1. Mobil Land Rover R Rover tahun 2019, hasil sendiri – Rp3.000.000.000

2. Mobil Lexus tahun 2023, hasil sendiri – Rp2.557.000.000

3. Mobil Toyota Alphard tahun tidak tercantum, hasil sendiri – Rp241.315.200

4. Motor Kawasaki tahun tidak tercantum, hasil sendiri – Rp115.000.000

5. Mobil Hummer Jeep tahun tidak tercantum, hasil sendiri – Rp1.150.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp37.575.000.000

Surat berharga: Rp245.324.000.000

Kas dan setara kas: Rp146.173.849.119

Harta lainnya: Rp96.968.144.090

_{^{Model arsitektur Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang.}}

Untuk memperkuat kedaulatan digital dan mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor, pemerintah tengah membangun pusat data nasional (PDN) pertama di Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, pemerintah menargetkan pusat data tersebut dapat beroperasi pada akhir Maret 2025.

Setelah pembangunan pusat data tersebut rampung, Indonesia akan memiliki sistem pusat data yang lebih baik dari sebelumnya.

Melalui pusat data tersebut, data dari lintas kementerian dan lembaga pemerintah yang saat ini terpisah dapat diintegrasikan.

Kehadiran pusat data tersebut diharapkan dapat mendorong efisiensi pengelolaan data pemerintah dan penyediaan layanan digital bagi publik.

Sebelumnya pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, menjadi sasaran serangan siber berupa ransomware Brain Cipher yang menyerang sejumlah layanan publik, termasuk layanan imigrasi.

Saat itu, penanganan krisis dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan perusahaan solusi IT Telkomsigma.

Pemerintah menerapkan langkah-langkah penanganan serangan dengan mengisolasi data dan mendorong migrasi data agar tetap dilakukan oleh pengelola layanan yang terdampak.

Terkait insiden ini, pemerintah berupaya untuk memastikan keamanan PDN Cikarang.

Kementerian Komunikasi dan Digital tengah melakukan asesmen akhir terhadap keandalan sistem keamanan siber PDN Cikarang guna mencegah terjadinya gangguan seperti yang terjadi di pusat data sementara tahun lalu.

Asesmen tersebut meliputi aspek operasional pusat data yang akan mendukung digitalisasi layanan publik. Setelah asesmen selesai, pusat data tersebut akan diresmikan.

Penguatan infrastruktur

Pemerintah awalnya berencana membangun pusat data nasional di Batam bekerja sama dengan Korea Selatan. Namun, proyek tersebut ditangguhkan karena tidak ada kemajuan signifikan dalam kerja sama selama dua tahun terakhir.

Sementara itu, proyek pusat data lainnya di Labuan Bajo dan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, bahkan belum memasuki tahap lelang.

Pakar keamanan siber sekaligus Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, mengatakan pembatalan proyek pusat data di Batam akan berdampak signifikan pada keamanan data nasional.

Dari sisi keamanan siber, ia menjelaskan, jika hanya mengandalkan PDN Cikarang saja, dapat menimbulkan sejumlah risiko yang dapat melemahkan ketahanan infrastruktur data nasional.

Sementara itu, dari sisi pengelolaan data pemerintah dan layanan publik digital, dengan hanya beroperasinya satu pusat data nasional utama, Indonesia menghadapi risiko terjadinya satu titik kegagalan (single point of failure).

Artinya, gangguan atau serangan yang menyasar PDN Cikarang dapat melumpuhkan sistem layanan publik yang bergantung padanya.

Namun, jika terdapat beberapa pusat data nasional yang tersebar di seluruh negeri, maka serangan terhadap satu lokasi tidak serta merta melumpuhkan seluruh sistem layanan pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mempercepat pembangunan pusat data nasional di lokasi lain agar sistem pengelolaan data nasional tetap berjalan sesuai rencana.

Selain itu, penguatan keamanan infrastruktur yang ada dinilai penting untuk diutamakan.

Penerapan teknologi keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi tingkat tinggi dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kebocoran dan serangan siber.

Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan industri teknologi untuk membangun ekosistem keamanan data yang kuat.

Kolaborasi dengan penyedia layanan cloud dan lembaga keamanan siber dapat membantu menutup kesenjangan infrastruktur.

Melihat ancaman siber yang terus berkembang, pendekatan multipihak sangat penting untuk menjaga kedaulatan data nasional dan memastikan keamanan serta stabilitas layanan publik yang berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia

Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyoroti pentingnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola pusat data nasional guna memastikan keamanannya.

“Jika kita memutuskan untuk mengelola data sendiri… perlu dikelola dengan standar yang baik,” katanya.

Ia mencatat bahwa tenaga kerja terampil dibutuhkan untuk mendukung pengembangan pusat data nasional, seraya menambahkan bahwa tanpa manajemen yang memenuhi standar, pusat data tidak akan berfungsi optimal.

Selain meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, pengelolaan data terpadu, terutama data yang tidak sensitif, harus melibatkan pihak swasta dalam negeri. Pendekatan ini dianggap lebih aman dan efisien untuk mengelola data pemerintah.

“Jika terjadi masalah, tanggung jawab tetap berada di perusahaan yang beroperasi di Indonesia,” jelasnya.

Dengan adanya infrastruktur yang andal dan sumber daya manusia yang kompeten, keamanan pusat data dapat terjamin dan gangguan seperti yang terjadi pada tahun 2024 dapat dihindari, sehingga memastikan kelangsungan layanan publik yang aman dan stabil.

^{_{Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025)}}

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi menjaga keamanan siber Indonesia bisa andal.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan koordinasi penting untuk dikuatkan antar kedua pihak mengingat kejahatan siber saat ini terjadi begitu cepat dan apabila ditemukan masalah tersebut di Indonesia memang diperlukan penanganan yang lebih cepat.

“Nah kecepatan penanganan itu tentu membutuhkan koordinasi yang lebih cair dan lebih cepat. Ini yang kita tadi sudah sepakat akan kita jalankan bahwa ke depan sinerginya akan lebih kuat lagi,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat.

Komitmen itu dicapai setelah Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi yang baru melakukan kunjungan perdana ke Kantor Kemkomdigi untuk menyelaraskan kerja sama dengan Kemkomdigi.

Sebagai dua lembaga yang tergabung dalam desk keamanan siber di Kabinet Merah Putih (KMP) pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, baik Kemkomdigi dan BSSN perlu menyamakan persepsi untuk mengharmonisasikan program-program memastikan keamanan siber Indonesia andal.

Meutya menyebutkan koordinasi yang akan diperkuat nantinya akan dilakukan di tingkat pimpinan sehingga penanganan insiden siber apabila terjadi di Indonesia bisa lebih responsif.

“Dalam urusan komunikasi nanti di level pimpinan itu paling tidak sudah harus siap 24 jam kalau tiba-tiba terjadi hal-hal yang memang perlu atensi. Tidak harus melewati dari bawah atau bottom-up, tapi harus dari top-down untuk masalah keamanan siber ini,” ujar Meutya.

Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyebutkan bahwa pertemuan dengan Menkomdigi dilakukan sebagai langkah perdananya setelah memenuhi jabatan ini karena melihat banyak regulasi yang bersinggungan antara Kementerian Komdigi dan BSSN.

Menurutnya diperlukan koordinasi yang baik sehingga tugas antara Kemkomdigi dan BSSN dalam menjaga keamanan siber Indonesia menjadi andal bisa dicapai.

“Kami mencoba meng-exercise beberapa hal tadi, nanti akan segera tindaklanjuti. Sehingga kita berharap ke depan apa yang menjadi peran, tugas, dan fungsi dari Komdigi bersinergi dengan BSSN dapat diselenggarakan dengan maksimum,” kata Nugroho.

Lebih lanjut, sebagai dukungan program jangka pendek BSSN bakal mendukung Kemkomdigi dalam hal keamanan siber khususnya untuk menjaga Pusat Data Nasional (PDN).

Selain itu, BSSN juga berencana untuk bersinergi dalam hal penyelarasan satu data untuk data sosial dan ekonomi Indonesia. Dukungan juga diberikan untuk menjalankan fungsi perlindungan data pribadi sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Karena ada regulasinya, ada teknisnya. Kami banyak bergerak di bidang teknis, beliau (Menkomdigi) akan memberikan hal-hal yang dapat menguatkan apa yang dapat kami kerjakan. Saya kira itu ya,” tutup Sulistyo.

^{_{Pengamat politik Ray Rangkuti}}

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dapat dimaknai sebagai pernyataan untuk cenderung melangkah ke arah oposisi.

“Jika dalam 100 masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDIP,” kata Ray saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Menurutnya, langkah ini tak hanya sekadar disebabkan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Dia menilai Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra sudah seperti mengumumkan perpisahan pemerintah dengan PDIP. Pasalnya, dalam acara rakernas Gerindra, Prabowo menyanjung Jokowi dan menyatakan tidak semua partai harus dalam satu barisan pemerintah.

“Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDIP,” ujarnya.

Oleh karena itu, sikap PDIP yang sekarang merupakan respons atas pernyataan posisi Prabowo terhadap PDIP.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

^{_{Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN bersama kepala dan wakil kepala badan lainnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025)}}

Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian.

Nugroho dilantik bersamaan dengan menteri dan kepala lembaga lainnya, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, kemudian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

Kepala BSSN dilantik oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BSSN.

Dalam rangkaian prosesi pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti membacakan sekaligus keputusan Presiden yang menjadi dasar pelantikan Kepala BSSN dan pejabat-pejabat baru lainnya.

Penetapan Nugroho sebagai Kepala BSSN pun mulai berlaku pada tanggal dia dilantik oleh Presiden sore ini.

Upacara pelantikan Mendiktisaintek dan Kepala BSSN serta pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik sore ini.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para pejabat baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ada pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya

^{_{Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.}}

 Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Selasa, di tengah pembicaraan para pejabat Rusia dan Amerika Serikat di Riyadh, mengatakan dirinya membatalkan rencana kunjungan ke Arab Saudi pada Rabu.

Kunjungan Presiden Zelenskyy ke kerajaan itu dijadwalkan ulang pada 10 Maret mendatang.

Awal pekan ini sejumlah media, yang mengutip juru bicara presiden, Serhiy Nikiforov, melansir bahwa presiden Ukraina akan mengunjungi Arab Saudi pada 19 Februari sebagai bagian dari rencana kunjungan resminya.

“Saya tidak tahu siapa yang akan tinggal di sana (Arab Saudi) dan siapa yang akan berangkat. Saya tidak peduli … Saya tidak menginginkan kebetulan, jadi saya tidak akan pergi ke Arab Saudi,” katanya.

Zelenskyy mengatakan telah menghubungi mitranya di Arab Saudi dan telah disepakati bahwa kunjungan presiden Ukraina itu akan dilakukan pada 10 Maret.

“Kami berharap bertemu AS di Kiev,” kata Zelenskyy saat memberikan arahan, ketika ditanya seputar rencana pertemuannya dengan perwakilan AS selama kunjungannya ke Arab Saudi.