Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono pada Sidang ke-58 Segmen Tingkat Tinggi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss (24/2/2025).
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia pada Sidang Tingkat Tinggi ke-58 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 24 Februari.”Kehadiran saya di sini menggarisbawahi komitmen teguh Indonesia terhadap hak asasi manusia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, saat kita terus memperjuangkan pendekatan yang adil dan berprinsip di tengah tantangan global,” kata Sugiono, sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari kementerian, Selasa.Dalam sambutannya, menteri itu menekankan dedikasi Indonesia untuk menegakkan amanat konstitusionalnya untuk “membangun tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”Sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dan negara demokrasi dengan mayoritas Muslim terbesar, Indonesia, katanya, memiliki tanggung jawab untuk mendorong tatanan global yang lebih adil dan setara.Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Sugiono menyoroti peran Indonesia yang semakin penting dalam mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengancam perdamaian dan kesejahteraan global.”Kita menyaksikan semakin rapuhnya tatanan internasional, di mana ketimpangan terus melebar, membebani negara-negara berkembang secara tidak proporsional dan memperdalam kesenjangan global. Rasisme, diskriminasi, ujaran kebencian, dan Islamofobia meningkat, menimbulkan ancaman serius bagi kohesi sosial,” tegasnya.Untuk mengatasi tantangan ini, Sugiono menyerukan komitmen baru dan teguh terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan, dengan menekankan bahwa hak asasi manusia harus tetap menjadi pusat pembuatan kebijakan nasional.Oleh karena itu, di bawah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat hak sosial dan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan kesenjangan melalui inisiatif dan program, terutama bagi masyarakat Indonesia.Program-program ini mencakup Makanan Bergizi Gratis untuk lebih dari 82,9 juta siswa setiap hari, target pengembangan 3 juta unit rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan, dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak-anak di bawah enam tahun dan orang dewasa untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan penting.Menlu menyatakan bahwa program-program tersebut merupakan bagian integral dari investasi sumber daya manusia dan peningkatan martabat manusia, sejalan dengan pernyataan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, tentang pentingnya hak atas pangan dan perumahan yang layak, serta hak atas kesehatan.Ia menegaskan bahwa Indonesia juga tengah bergerak maju menuju kemandirian pangan, energi, dan air sambil mengembangkan ekonomi hijau dan biru yang tangguh.”Kami percaya bahwa hak atas pembangunan harus ditegakkan, memastikan setiap negara memanfaatkan sumber dayanya untuk kesejahteraan rakyatnya,” tegasnya.Namun, ia menekankan bahwa hak asasi manusia juga harus dijaga dengan keadilan dan kesetaraan.”Hak asasi manusia tidak boleh dijadikan senjata politik untuk menghambat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara,” ia memperingatkan.Segmen Tingkat Tinggi (HLS) diadakan setiap tahun selama minggu pertama sesi pertama Dewan Hak Asasi Manusia PBB. HLS tahun ini dihadiri oleh lebih dari 128 pejabat tinggi di tingkat wakil perdana menteri, menteri luar negeri, dan lainnya.