Respons Keracunan MBG, KSP: Harus Ada Perbaikan

Respons Keracunan MBG, KSP: Harus Ada Perbaikan

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) perlu dilakukan evaluasi. Hal itu guna mencegah terulangnya kasus keracunan MBG.

“Itu memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi, dan ini sedang berlangsung prosesnya,” kata Qodari kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Ia menegaskan, program MBG harus dilakukan tanpa kesalahan atau zero accidents. Kendati begitu, menurutnya, angka keracunan MBG masih kecil dibandingkan total penerima manfaat.

“Kalau pakai angka-angka 5 ribu sekian dari 20 juta, 25 juta penerima, mungkin kecil ya. Tetapi ini adalah program yang tidak boleh ada accident,” ujarnya.

“Menurut saya ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya,” sambungnya.

Qodari melanjutkan, pembenahan perlu dilakukan salah satunya guna mencegah accident terjadi di daerah terpencil yang minim fasilitas kesehatan.

“Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil, yang faskesnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan, jadi intinya kita akan perbaiki,” ucapnya.

Duh! Kapolsek di Kendal Digerebek Warga saat Asyik Indehoi di Rumah Janda

Duh! Kapolsek di Kendal Digerebek Warga saat Asyik Indehoi di Rumah Janda

Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar

 Seorang Kapolsek di wilayah hukum Polres Kendal dinonaktifkan sementara setelah digerebek warga Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kapolsek tersebut tertangkap basah masuk ke rumah seorang janda menjelang waktu subuh.

Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar menegaskan Kapolsek tersebut sudah diamankan dan saat ini sedang diperiksa Propam.

“Memang benar tadi pagi seorang perwira jajaran Polres Kendal digerebek warga saat berada di salah satu rumah. Kami sudah melakukan langkah-langkah pengamanan,” ujar Hendry, Jumat (19/9/2025).

Hendry juga langsung menonaktifkan sementara perwira tersebut dari jabatannya agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

“Langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik. Kami pastikan proses hukum dan etik dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Berdasarkan kesaksian warga, polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) tersebut awalnya bertugas mengamankan aksi protes terkait izin galian C.

Prabowo Segera Ambil Kebijakan Khusus Atasi Masalah Singkong-Tapioka

Prabowo Segera Ambil Kebijakan Khusus Atasi Masalah Singkong-Tapioka

Presiden Prabowo Subianto/Foto: Setpres

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap masalah singkong dan produk turunannya, tapioka, yang selama ini menjadi komoditas penting bagi petani dan industri.

Dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/9), Prabowo menegaskan pemerintah akan segera mengambil kebijakan khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Di sektor pertanian, pemerintah akan segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri serta memperhatikan kesejahteraan para petani,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (19/9/2025).

Dalam rapat terbatas itu, hadir juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Bahkan, sebelumnya Airlangga telah secara khusus melakukan pertemuan dengan para petani singkong di kantornya.

Dikutip dari laman resmi Kemenko Ekonomi, Airlangga mendapatkan laporan bahwa permasalahan utama yang dihadapi para petani adalah harga jual ubi kayu yang sangat rendah, pada saat itu harga hanya sekitar Rp600–700 per kg, di bawah biaya yang dikeluarkan petani sekitar Rp740 per kg.

Polda NTB Tetapkan 20 Tersangka Perusakan hingga Penjarahan saat Demo Anarkis

Polda NTB Tetapkan 20 Tersangka Perusakan hingga Penjarahan saat Demo Anarkis

Ilustrasi 

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan 20 orang tersangka terkait aksi perusakan dan penjarahan yang terjadi di Mapolda dan Gedung DPRD pada unjuk rasa 30 Agustus 2025 lalu.

“Penyelidikan kasus ini dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda NTB bersama Sat Reskrim Polresta Mataram. Dari hasil pemeriksaan terhadap puluhan orang saksi, ditetapkan 20 orang sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid, Rabu (17/9/2025).

Sementara itu, Wadir Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati menjelaskan, dari 20 tersangka tersebut, delapan orang diduga terlibat dalam perusakan di Mapolda NTB. Mereka terdiri dari enam orang dewasa dan dua anak di bawah umur.

Adapun 12 tersangka lainnya diduga terlibat dalam aksi perusakan sekaligus penjarahan di Gedung DPRD NTB, dengan rincian delapan orang dewasa dan empat anak di bawah umur.

Saat ini, para tersangka dewasa telah ditahan di Polda NTB maupun Polresta Mataram. Sedangkan tersangka yang masih berusia di bawah umur dikembalikan ke pihak keluarga dan akan menjalani proses diversi sesuai ketentuan hukum.

Para tersangka perusakan di Mapolda NTB yang diamankan adalah FA (tersangka melakukan pelemparan dan perusakan), LA (tersangka melakukan perusakan terhadap pintu dan jendela kaca lobi utama Polda NTB), AN (tersangka melakukan perusakan terhadap baliho serta pintu kaca dan jendela lobi Polda NTB), LA (tersangka melakukan perusakan tiang bendera Polda NTB).

Kemudian MI (tersangka perusakan pintu dan jendela kaca lobi Polda NTB), dan M (tersangka perusakan terhadap pintu dan jendela kaca lobi Polda NTB). Sedangkan dua tersangka anak di bawah umur berkonflik hukum adalah RSP dan AJ.

Yusril Turun Gunung Sikapi Tiga Orang Hilang Misterius Usai Demo Berdarah

Yusril Turun Gunung Sikapi Tiga Orang Hilang Misterius Usai Demo Berdarah

enteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan telah berkoordinasi dengan Polri terkait tiga orang yang dikabarkan hilang usai aksi unjuk rasa yang berujung rusuh pada akhir Agustus lalu.

“Kami pagi ini melakukan koordinasi dengan Polda dan juga dengan Mabes Polri mengenai keberadaan dari tiga orang itu,” kata Yusril di kantornya, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, pihak Kepolisian telah mengantongi nama-nama ketiga orang tersebut, meskipun sampai saat ini belum ada laporan resmi orang hilang yang diterima dari pihak keluarga.

“Nama-namanya sudah dimiliki oleh Kepolisian dan juga sudah disebut-sebut oleh KontraS sebagai tiga orang yang hilang. Walaupun memang setelah pos pelaporan dibuka selama kurang lebih seminggu, belum ada keluarga yang melapor kepada pos pelaporan yang dibentuk oleh Kepolisian itu,” ujarnya

Terkait hal itu, Yusril mengimbau kepada pihak keluarga agar segera melapor jika memang anggota keluarganya benar-benar hilang. Ia juga mengimbau kepada tiga orang yang disebutkan hilang untuk menyampaikan keberadaan mereka jika dalam keadaan baik.

“Lebih baik kita imbau kepada mereka yang tiga orang itu untuk segera melaporkan diri, kalau memang mereka dalam keadaan sehat walafiat dan bebas,” ucapnya.

Namun, jika ketiganya memang benar-benar hilang tanpa jejak, Yusril menegaskan bahwa Polri akan menindaklanjuti pencarian secara serius.

KPK Periksa Wasekjen PDIP Terkait Kasus Korupsi Rel Kereta Jatim

KPK Periksa Wasekjen PDIP Terkait Kasus Korupsi Rel Kereta Jatim

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Senin (15/9/2025).  Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan rel kereta api Jawa Timur. 

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Wilayah Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (15/9/2025). 

Pemanggilan Adhi Dharmo itu berbarengan dengan dua saksi lain, yakni Linawati selaku Staf di Koordinator Pengadaan Transportasi darat dan Kereta Api Kementerian Perhubungan serta Zulfikar Tantowi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa pada Biro LPPBMN. 

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya. 

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik Lembaga Antirasuah dari keterangan ketiganya.

Saan Mustopa: DPR dan Pemerintah Komitmen Lindungi Pengemudi Ojol!

Saan Mustopa: DPR dan Pemerintah Komitmen Lindungi Pengemudi Ojol!

Saan Mustopa: DPR dan Pemerintah Komitmen Lindungi Pengemudi Ojol/ist

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR dan Pemerintah Pusat berkomitmen soal kesejahteraan pengemudi ojek online (Ojol). Hal itu berkaitan dengan perlindungan hingga jaminan kesejahteraan bagi pengemudi ojol.

Hal itu diungkapkan Saan saat menghadiri kegiatan bakti sosial kepada masyarakat dan pengemudi ojol di Kantor DPD NasDem Karawang, Jawa Barat.

“DPR dan pemerintah itu memiliki komitmen, kepedulian, dan keberpihakan yang sama, bagaimana para pekerja online untuk mendapatkan perlindungan, jaminan, dan tentu yang lebih jauh lagi soal kesejahteraan,” kata Saan, dikutip, Minggu (14/9/2025).

Mentan: Beras SPHP Bakal Disalurkan hingga Januari

Mentan: Beras SPHP Bakal Disalurkan hingga Januari

Beras Disalurkan

Pemerintah akan terus mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap tercukupi.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan penyaluran akan terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia hingga beberapa bulan ke depan dengan target sebaran beras 1,3 juta ton.

“Sesuai perintah Bapak Presiden, kita akan mengguyur pasar dengan 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia. Operasi pasar ini akan kita jalankan terus hingga pasar benar-benar jenuh, bahkan bila perlu sampai Desember dan Januari,” kata Mentan Amran dikutip Sabtu (13/9/2025).

Menteri Pertanian Amran menekankan bahwa keberhasilan operasi pasar murah sangat ditentukan oleh pengawalan yang baik di lapangan.

Ini Peran Kopda FH, Oknum TNI Tersangka Pembunuhan Kacab Bank BUMN

Ini Peran Kopda FH, Oknum TNI Tersangka Pembunuhan Kacab Bank BUMN

Oknum prajurit TNI jadi tersangka pembunuhan Kacab Bank BUMN

Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) bank BUMN di Jakarta, MIP (37), ternyata menyeret oknum anggota TNI berpangkat Kopral Dua (Kopda) berinisial FH. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya).

Danpomdam Jaya Kolonel CPM Donny Agus, menyampaikan Kopda FH berperan sebagai perantara dalam mencari orang untuk menjemput paksa korban, sebagai bagian dari rangkaian penculikan dan pembunuhan tersebut.

“Peran yang bersangkutan sebagai perantara untuk mencari orang guna menjemput paksa,” kata Donny saat dihubungi, Jumat (12/9/2025).

Ia menambahkan, pihaknya sempat melakukan pencarian terhadap tersangka, karena saat itu Kopda FH tidak hadir dinas tanpa izin. “Saat kejadian tersebut, statusnya sedang dicari oleh satuan karena tidak hadir tanpa izin dinas,” tuturnya.

Dalam perkara tersebut, sebanyak 15 orang telah ditangkap terkait kasus penculikan dan pembunuhan MIP. Kini, seluruh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

Gubernur Khofifah Terima Kunjungan 14 Dubes dan Calon Dubes RI, Perkuat Diplomasi Ekonomi bagi Jatim

Gubernur Khofifah Terima Kunjungan 14 Dubes dan Calon Dubes RI, Perkuat Diplomasi Ekonomi bagi Jatim

Gubernur Khofifah terima kunjungan 14 Dubes dan Calon Dubes RI. (Foto: dok Pemprov Jatim)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima 14 Duta Besar dan calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (10/9).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya peran diplomasi ekonomi untuk membuka lebih banyak peluang kerja sama internasional bagi Jawa Timur.

Ia berharap para duta besar dapat memperkuat diplomasi, mempromosikan potensi ekonomi dan perdagangan Jatim ke kancah global, sekaligus mendorong Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.

“Kami sangat berharap para Duta Besar dan Calon Duta Besar RI di berbagai negara  akan mempromosikan serta mengenalkan potensi ekonomi, perdagangan, wisata, serta produk unggulan dari Jawa Timur di kancah internasional sekaligus mendukung program Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara,” ujar Khofifah.

Menurutnya, diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, potensi perdagangan dan produk unggulan Jatim harus terus dikenalkan melalui berbagai misi dagang, baik di dalam maupun luar negeri.

Khofifah juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang sedang berjalan di Jatim, seperti pembangunan jalan tol Ngawi–Bojonegoro–Tuban–Lamongan–Manyar–Bunder, pengendalian banjir Kali Lamong, SPAM Umbulan, hingga pembangunan kereta gantung di Kota Batu.

Menurut orang nomor satu di Jawa Timur ini, infrastruktur tersebut akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Jatim sekaligus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jatim adalah penyumbang terbesar kedua PDRB perekonomian Indonesia setelah  DKI Jakarta. Maka kami memiliki tanggung jawab besar menjaga peran Jatim sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional,” ungkap Khofifah.

Dari sisi capaian, Khofifah menyebutkan bahwa ekonomi Jawa Timur Triwulan II-2025 terhadap Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 3,09 persen (q-to-q).