MAKESOMETHINGHAPPEN

^{_{Kapolda Babel Irjen Pol Hendro Pandowo.}}

Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo akan melakukan tindakan tegas kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat atas insiden perampasan telepon seluler milik salah satu wartawan saat meliput Operasi Keselamatan Menumbing 2025 di Mentok.

“Bagi saya ini masalah serius karena saya sendiri dan pejabat utama di lingkungan Polda Babel memberikan keteladanan dan contoh bagaimana membangun hubungan yang baik dengan semua elemen, Forkopimda, masyarakat apalagi dengan kawan-kawan media,” kata Kapolda Hendro Pandowo di Pangkalpinang, Kamis.

Sebagai bentuk ketegasan, Kapolda langsung memanggil Kabid Propam Polda Babel untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kasat Lantas tersebut.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada wartawan yang bersangkutan, AJI serta seluruh wartawan.
“Saya panggil Kabid Propam, Kombes Ferdi untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan silakan diupdate kembali,” katanya.

Selain melakukan pemeriksaan, pihaknya juga berusaha agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali, khususnya di Bangka Belitung.

“Wartawan bagi saya adalah mitra yang sangat penting untuk menjaga situasi kamtibmas Bangka Belitung dan memberikan informasi juga kepada kepolisian serta menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat,” katanya.

Kapolda mengatakan dalam memimpin Polda Bangka Belitung telah memberikan keteladanan bagi seluruh anggota.

Menurut dia, seorang pemimpin harus memiliki sikap “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” (kalimat ini adalah salah satu semboyan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara yang memiliki makna “di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan).

“Saya telah memberikan contoh bagaimana sikap saya ke media, kita tegas dan humanis. Semoga ini bisa ikut diteladani anggota ke masyarakat, anggota ke media, tidak boleh bersifat kasar,” katanya.

^{_{Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), bersama Presiden Rusia, Vladimir Putin.}}

Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk menghentikan perang di Ukraina.

Dalam percakapan telepon pada Rabu (12/2), Trump dan Putin berbicara tentang kekuatan negara masing-masing dan “manfaat besar” yang akan mereka dapatkan suatu hari nanti jika bekerja sama.

“Tetapi pertama-tama, seperti yang kami berdua sepakati, kami ingin menghentikan jutaan kematian yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina,” kata Trump dalam platform media sosialnya, Truth Social.

“Kami sepakat untuk bekerja sama, sangat erat, termasuk saling mengunjungi negara masing-masing. Kami juga sepakat agar tim kami masing-masing segera memulai negosiasi, dan kami akan mulai dengan menelepon Presiden (Volodymyr) Zelenskyy dari Ukraina, untuk memberi tahu dia tentang percakapan ini,” ujarnya, menambahkan.

Trump mengatakan dia meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Direktur CIA John Ratcliffe, Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz dan utusan khususnya Steve Witkoff untuk memimpin negosiasi dengan Rusia dan Ukraina.

Dia yakin proses negosiasi akan berhasil.

Trump menegaskan kembali klaimnya bahwa perang Rusia-Ukraina tidak akan pernah dimulai jika dia menjabat presiden AS kala itu.

“Tidak boleh ada lagi nyawa yang hilang!”, serunya.

Dia juga berterima kasih kepada Putin atas pembebasan Marc Fogel, warga Amerika yang berada di balik jeruji besi Rusia sejak 2021, dan kemudian dibebaskan oleh Moskow pada Selasa.

“Saya yakin upaya ini akan menghasilkan akhir yang sukses, semoga segera!”, kata Trump.

^{_{Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2025)}}

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih harus membangun daerahnya berbasis ide dan imajinasi, sehingga tidak terpaku pada jumlah anggaran yang disediakan negara.

Hal ini disampaikan Hasto dalam sambutannya pada acara pelaksanaan pembekalan yang berlangsung secara hybrid di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

Dalam sambutannya, Hasto menjelaskan bahwa pemikiran Soekarno berakar pada dialektika sejarah Nusantara dan dunia, serta menggunakan pisau analisis materialisme historis, Marxisme, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme.

“Jangan lupakan sejarah. Jangan tinggalkan sejarah. Ini yang namanya dialektika pertama,” kata Hasto menjelaskan bagaimana Soekarno membangun konstruksi pemikiran dalam menghadapi persoalan rakyat Indonesia.

Ia mencontohkan penerapan pemikiran tersebut dalam langkah strategis PDI Perjuangan membangun kantor DPP alternatif di Yogyakarta.

Ide ini muncul saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetuskan potensi ancaman megathrust di Jakarta, yang dapat berdampak pada eksistensi kantor pusat partai di Jalan Diponegoro.

“Dari situ kami punya ide, kalau di Jakarta ada megathrust, maka kita juga punya kantor partai yang representatif apabila kantor di tingkat pusat dalam keadaan darurat,” ujarnya.

Sejalan dengan pemikiran Soekarno yang selalu mengedepankan ide dan imajinasi, PDIP merancang kantor alternatif di Yogyakarta dengan konsep green building.

“Kami menghubungi beberapa arsitek dari kalangan mahasiswa. Kita rangkul, kita punya konsep tentang green building. Maka ide melahirkan imajinasi,” tambah Hasto.

Hasto menekankan pentingnya kepala daerah untuk memahami kekuatan ide dan imajinasi dalam membangun daerah masing-masing. Ia mengkritik pandangan pragmatis yang hanya berfokus pada anggaran sebelum memiliki visi pembangunan.

“Ini penting bagi kepala daerah kita. Yang membangun sepertinya harus ada uang dulu. Padahal Soekarno nggak pernah memikirkan Indonesia merdeka duitnya berapa. Tidak pernah, tetapi ide dulu,” tegasnya.

Menurut Hasto, the power of idea dan the power of imagination menjadi kunci bagi PDIP dalam merumuskan strategi politik dan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan semangat dan pemikiran Bung Karno.

Kantor DPP alternatif ini dibangun lima lantai dengan luas 3 ribu meter persegi. Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kantor alternatif didasarkan pada nilai historis yang kuat bagi PDI Perjuangan. “Ibu Mega lahir di Jogja. Oh ternyata Jogja pernah menjadi penyelamatan republik,” ucap Hasto.

Acara pembekalan yang dihadiri oleh para pengurus pusat partai ini menekankan pentingnya memahami tradisi pemikiran Soekarno dalam merumuskan kebijakan dan strategi politik.

Hasto berharap para kepala daerah dari PDIP dapat mengimplementasikan kekuatan ide dan imajinasi dalam membangun daerah mereka dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang diwariskan oleh Soekarno.

  

^{_{Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) bersama Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri) tiba di Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2/2025). Pertemuan Direktur Utama Perum Bulog dan Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog yang baru dengan Menteri Pertanian tersebut membahas mengenai percepatan serapan gabah.}} 

 Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya mendapatkan kenaikan jabatan sebagai Danjen Akademi TNI setelah sebelumnya menjabat Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.

Pengangkatan jabatan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam siaran pers resmi TNI, yang diterima di Jakarta, Senin.

Hariyanto menjelaskan rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang menandakan bahwa Novi mendapatkan kenaikan jabatan di institusi TNI sebelum ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Dirut Perum Bulog.

Keputusan penunjukan Novi sebagai Dirut Bulog tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

Hariyanto melanjutkan, Novi menggantikan Letjen TNI Rudianto yang akan memasuki masa pensiun. Novi merupakan satu dari 65 pejabat TNI yang dirotasi pada Januari tahun ini.

“Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU,” kata Hariyanto.

Antara sempat menghubungi Hariyanto terkait kemungkinan adanya pengangkatan pangkat Novi dari Mayjen yakni bintang dua ke Letjen atau pejabat bintang tiga. Namun hingga saat ini, Hariyanto belum memberikan respons terkait hal tersebut.

Di hari yang sama, Hariyanto menjelaskan bahwa penunjukan Novi sebagai Dirut Perum Bulog berdasarkan kesepakatan kerja sama antara TNI dan Kementerian BUMN.

“Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,” kata Hariyanto dikonfirmasi awak media.

Walau demikian, Hariyanto tidak menjelaskan secara rinci apa saja kerja sama yang diatur antara TNI dan Kementerian BUMN dalam MoU tersebut.

Lebih lanjut, selain karena MoU, Novi Helmy ditunjuk sebagai Dirut Bulog lantaran dianggap memiliki pengalaman di bidang pembinaan Babinsa serta memiliki jaringan yang luas.

Pengalaman itu dianggap dapat mempermudah Bulog dalam menjalankan program ketahanan pangan nasional. Hal tersebut, lanjut Hariyanto, juga disetujui oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

“Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut, setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” ujar Hariyanto.

^{_{Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membantu proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) yang meninggal di tempat bekerja di Korea Selatan (Korsel), Minggu (9/2/2025).}} 

 Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membantu proses pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) yang meninggal di tempat bekerja di Korea Selatan (Korsel) pada Minggu (9/2).

Jenazah PMI atas nama Antonius Hermawan (45) ini, dipulangkan dari Korea Selatan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, yang tiba pada Minggu sekitar pukul 17:45 WIB.

Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Moh. Fachri di Tangerang, menyampaikan bahwa jenazah rencananya akan langsung dikembalikan ke daerah asalnya di Dusun Telagasari Kidul, Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) pada malam ini.

“Antonius dikabarkan meninggal karena sakit di asrama dan berdasarkan sertifikat surat kematian dari klinik Dongsan, Daegu, Korea pada 1 Februari 2025 disebutkan bawah almarhum diperkirakan meninggal antara pukul 1.00 – 10.00 waktu setempat,” jelasnya.

Ia menyebutkan almarhum Antonius ini dilaporkan meninggal di tempat peristirahatannya yaitu di asrama di wilayah Daegu. Dimana, ia didiagnosa sakit karena memiliki penyakit.

“Jadi kejadiannya, di dalam asrama. Kondisi asrama terkunci hari sebelumnya pada 31 Januari 2025, beberapa kolega dan kerabat beliau mengontak tetapi tidak bisa, sehingga 1 Februari, kamar asrama didobrak dan beliau didapat dalam kondisi tidak bernyawa,” paparnya.

Dia juga mengungkapkan almarhum diketahui sudah bekerja di Korea Selatan di bidang manufaktur, dengan masuk melalui program pekerja migran Indonesia G2G pemerintah selama tiga tahun.

“Ini menjadi tugas kami untuk memfasilitasi kepulangan jenazah, ini adalah bentuk kehadiran negara dimana KP2MI wajib untuk melayani melindungi seluruh PMI,” tuturnya.

Fachri menjelaskan, KP2MI kan terus memantau dan memperhatikan perkembangan terkait kondisi para PMI yang bekerja di Korea Selatan tersebut, agar kejadian seperti ini dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat.

^{_{Kegiatan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, BI Bareng media}}

Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada 2025 akan terakselerasi lebih tinggi dibandingkan 2024 oleh karena tekanan inflasi yang rendah.

“Pada 2025, Bank Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu akan lebih terakselerasi dibandingkan dengan 2024. Pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi didukung oleh tekanan inflasi yang rendah,” kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana di Bengkulu, Sabtu.

Kemudian, akselerasi konsumsi rumah tangga serta mayoritas komponen lapangan usaha utama di Provinsi Bengkulu juga ikut menjadi faktor utama akselerasi pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

“Inflasi Bengkulu pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,09 persen (yoy) atau lebih rendah dari Januari 2024 yang sebesar 3,09 persen (yoy),” kata dia.

Hal itu menjadi awal yang bagus, sebab inflasi yang tinggi tentu akan membebani sektor konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penyangga perekonomian Provinsi Bengkulu.

“Melandainya tekanan inflasi di Januari 2025 dipengaruhi kebijakan diskon 50 persen tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah,” kata dia.

Namun, diskon tarif listrik itu hanya berlaku pada Januari-Februari 2025 ini, di bulan-bulan selanjutnya tentu harus ada upaya tepat dalam menahan laju inflasi Bengkulu.

“Bank Indonesia bersama dengan TPID Provinsi Bengkulu terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan dalam kerangka 4K untuk menjaga inflasi 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, dengan tetap mendukung upaya turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Wahyu Yuwana.

Penguatan kerangka tersebut yakni memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam kerangka tersebut antara lain kata dia penguatan budidaya pertanian dan pengelolaan pasca panen secara terintegrasi seiring hilirisasi yang terus dilakukan.

Kemudian, pengendalian harga melalui inovasi pasar murah dan toko pangan juga terus diperluas didukung ketersediaan anggaran mencukupi. Aksi Pengendalian inflasi juga tetap diarahkan untuk penguatan dan perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

“Penguatan basis data dan kerja sama antar daerah diperlukan untuk mengantisipasi gejolak inflasi jangka pendek,” ujar dia.

Provinsi Bengkulu pada 2024 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan 2023 yang sebesar 4,26 persen yoy.

^{_{Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan keterangan di Kantor PCO Jakarta, Jumat (7/2/2025)}}

 Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengganggu program layanan publik hingga bantuan sosial untuk penerima manfaat.

Pernyataan Hasan tersebut menanggapi berbagai penghematan yang dilakukan kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“Arahan Presiden sudah jelas, bahwa pelayanan publik, (seperti) public service obligation (PSO), belanja pegawai, bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi,” kata Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat.

Hasan menjelaskan bahwa setiap kementerian/lembaga akan menyesuaikan penghematan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam melakukan efisiensi.

Menurut Hasan, arahan Presiden Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat.

“Perjalanan luar negeri dikurangi. Seremonial-seremonial dikurangi. Perjalanan dinas dikurangi. Tapi yang pelayanan publik, tidak dikurangi. PSO tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” katanya.

Hasan juga turut merespons jagat media sosial yang dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025.

Namun, gaji ASN termasuk belanja pegawai yang tidak tergolong dalam efisiensi anggaran.

“Jadi, yang seperti itu sudah jelas semuanya. Jadi, yang sekarang beredar itu kan ada ketakutan-ketakutan yang disebarkan orang-orang anonim,” kata Hasan.

^{_{Arsip foto – Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025)}}

 Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut Revisi Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib tak mengakomodasi pencopotan pejabat negara.

Menurutnya, peraturan itu mengakomodasi dilakukannya evaluasi oleh DPR terhadap pejabat negara yang telah dipilih dari hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

“Jadi bukan mencopot. Ya, pada akhirnya bahwa pejabat yang berwenang atas evaluasi berkala dari DPR itu akhirnya ada keputusan mencopot, (tapi) bukan DPR RI yang mencopot,” kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis

Dia menjelaskan lewat revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib itu, DPR berpeluang untuk mengevaluasi secara berkala pejabat publik yang sebelumnya telah dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di komisi-komisi yang menjadi mitra kerja kementerian/lembaga terkait.

Menurut dia, DPR berwenang melakukan evaluasi atas pejabat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan sebab DPR pula lah yang menjadi penyelenggara tahapan tersebut dan menetapkannya.

“Kami melakukan evaluasi karena kami punya kewenangan atas fit and proper test atau uji kelayakan, kami bisa meloloskan calon itu, maka kami juga bisa memberikan satu evaluasi,” ujarnya.

Dia menyebut evaluasi berkala terhadap pejabat yang dipilih melalui tahapan fit and proper test itu dimungkinkan dengan menyisipkan Pasal 228A dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

“Disisipkan Pasal 228A itu dalam tata tertib itu, dijelaskan dapat dilakukan evaluasi itu (Pasal) 228A secara berkala,” tuturnya.

Dia menjelaskan hasil evaluasi DPR itu nantinya akan ditindaklanjuti kepada pimpinan tertinggi suatu lembaga yang secara struktur dan legalitas memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pencopotan terhadap pejabat tersebut.

“Dengan mekanisme yang berlaku itu dilanjutkanlah berikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut secara mufakat kepada instansi yang berwenang. Siapa instansi yang berwenang yang tertingginya? Ya misalkan Presiden, kalau di MA (Mahkamah Agung) misalkan Komisi Yudisial,” katanya.

Untuk itu, dia menyebut pada akhirnya DPR hanya “melempar” rekomendasi hasil evaluasi terhadap pejabat publik untuk dilakukan pencopotan, sedangkan keputusan terakhir sekaligus eksekutor berada di

^{_{Arsip foto – Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Hasan Fawzi dalam acara pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 di Jakarta, Senin}}

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus memastikan perdagangan aset keuangan digital dilakukan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien, dengan tetap mengutamakan pelindungan konsumen tetap mengutamakan perlindungan konsumen.

Untuk mewujudkan hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan di Jakarta, Kamis bahwa terdapat beberapa program yang menjadi fokus OJK.

Program tersebut antara lain meliputi penguatan infrastruktur pengawasan, peningkatan literasi keuangan digital, penguatan kerja sama antarlembaga, serta mendukung inovasi teknologi.

“OJK berencana memperluas implementasi teknologi pengawasan digital untuk meningkatkan kemampuan pemantauan transaksi dan pelaporan secara real-time,” kata Hasan.

Hasan menuturkan perluasan penerapan teknologi pengawasan digital tersebut bertujuan untuk memperkuat infrastruktur pengawasan terhadap perdagangan aset keuangan digital seperti kripto.

“Terkait jumlah investor kripto, kami menyadari bahwa aset kripto telah menarik minat masyarakat luas, yang terlihat dari jumlah investor kripto yang kini melebihi jumlah investor saham,” ujarnya.

OJK juga fokus memastikan pertumbuhan jumlah investor kripto pada 2025 terjadi secara sehat dan berkelanjutan, dengan pelaku industri dan masyarakat memahami risiko yang melekat pada aset ini.

Adapun jumlah investor aset kripto mencapai 22,11 juta per November 2024, naik dibandingkan Oktober 2024 yang 21,63 juta investor.

Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto juga tercatat meningkat tajam sebanyak 68 persen menjadi sebesar Rp81,41 triliun dibanding Oktober di angka Rp48,44 triliun.

Selanjutnya, untuk meningkatkan literasi keuangan digital, OJK akan terus melakukan edukasi yang terstruktur guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peluang dan risiko investasi di aset kripto, agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijak.

Sementara dalam pengawasan aset kripto, koordinasi dengan otoritas terkait, baik di dalam maupun luar negeri, akan ditingkatkan untuk menangani tantangan lintas batas dan keamanan siber. Untuk itu, penguatan kerja sama antar lembaga juga menjadi fokus OJK.

OJK juga terus mendorong inovasi di sektor aset kripto untuk mendukung inklusi keuangan, dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

^{_{Ilustrasi – Kegiatan pencairan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai daerah (BLTD) tahap keempat tahun 2024 oleh Dinas Sosial Kota Madiun kepada warga yang telah terdata.}} 

Untuk memastikan bantuan sosial dapat tepat sasaran dan sampai ke masyarakat yang membutuhkan, Pemerintah terus berupaya melalui sistem yang terstruktur. Salah satu sistem yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS berfungsi sebagai basis data yang mencatat informasi terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima berbagai jenis bantuan, serta potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial.

Dikelola oleh Kementerian Sosial, DTKS menjadi acuan dalam berbagai program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan bansos, pastikan Anda sudah terdaftar dalam DTKS. Anda bisa memeriksa status pendaftaran dengan mengunjungi situs atau aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial atau Pemerintah Daerah. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek status pendaftaran Anda di DTKS:

• Kunjungi situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id.
• Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK) dan nama lengkap sesuai dengan KTP.
• Setelah itu, sistem akan memberikan informasi apakah data Anda sudah tercatat dalam DTKS atau belum.

Jika ternyata Anda belum terdaftar, Anda bisa melakukan pendaftaran. Saat ini, pendaftaran DTKS dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi resmi Kementerian Sosial. Aplikasi ini tersedia untuk diunduh di Google Play Store dan AppStore. Berikut adalah cara mendaftar secara online melalui aplikasi:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos di ponsel Anda.
2. Pilih opsi “Buat Akun Baru” untuk memulai pendaftaran.
3. Isi data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan nama lengkap yang sesuai dengan KTP dan KK.
4. Unggah foto KTP dan selfie sambil memegang KTP.
5. Pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan lengkap, kemudian klik “Buat Akun Baru”.
6. Cek email untuk kode verifikasi dan aktivasi akun.
7. Setelah verifikasi, buka aplikasi kembali dan pilih menu “Daftar Usulan”.
8. Isi data sesuai petunjuk dan pilih jenis bantuan sosial yang ingin diajukan.
9. Kemensos akan melakukan verifikasi dan validasi data Anda.

Bagi Anda yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial, sangat penting untuk mengecek status pendaftaran Anda di DTKS untuk memastikan bahwa Anda terdaftar sebagai penerima manfaat. Proses pengecekan kini semakin mudah dan dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Kementerian