MAKESOMETHINGHAPPEN

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan personel TNI siap menjaga ketat gudang makanan di Distrik Sinak, Puncak, Papua Tengah, dari ancaman gangguan keamanan oleh kelompok tertentu.

“Pengamanan di bawah komando langsung Kodam XVII/Cenderawasih karena ini merupakan fasilitas strategis untuk pelayanan masyarakat,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain pengamanan militer secara fisik, Kepala BNPB juga memastikan disiagakan pesawat tanpa awak untuk mengawasi sekeliling gudang makanan yang baru saja diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy itu.

Gudang makanan di Distrik Sinak adalah satu dari dua fasilitas yang dibangun pemerintah untuk mengatasi ancaman kelaparan bagi masyarakat setempat yang dipicu oleh fenomena iklim embun upas dan kekeringan ekstrem di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Satu gudang makanan lainnya sedang proses pembangunan yang berlokasi di Distrik Agandugume dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2025.

Total anggaran yang digunakan untuk membangun dua gudang cadangan makanan tersebut senilai lebih dari Rp82 miliar menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Fenomena iklim embun upas merupakan ancaman serius yang hampir setiap tahun mengakibatkan warga masyarakat Sinak serta Agandugume dan sekitarnya kekurangan makanan hingga menjadi ancaman kelaparan.

Embun upas merupakan fenomena munculnya embun dingin atau salju beku pada medio Juli, Agustus, hingga awal September, ​​​​​​yang membekukan permukaan lahan hingga merusak hasil bumi, seperti umbi-umbian dan sejenisnya sebagai sumber makanan masyarakat setempat

Data sejarah yang dihimpun Pusdalops BNPB, dampak fenomena iklim yang melanda wilayah Papua itu berlangsung mulai dari tahun 1997, 1998, 2015, 2018, 2019 dan 2022. Selanjutnya pada 2023 terjadi bencana kekeringan hingga berdampak pada sebanyak 7.500 jiwa warga Puncak, Papua Tengah.

Berkaca dari kondisi tersebut, kata dia, maka Kemenko PMK, BNPB, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, dan TNI, pada tahun 2023 berkomitmen kondisi kekurangan makanan tersebut tidak boleh terulang lagi tahun ini dengan membangunkan gudang makanan.

 Ombudsman RI menyarankan agar Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI bisa memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit kerja dengan kepatuhan tinggi dan tertinggi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus menjelaskan bahwa apresiasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Kemhan.

“Pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, Kemhan RI memperoleh nilai 68,44 dengan predikat kualitas sedang,” ujar Bobby dalam Rapat Pimpinan Unit Organisasi Kemhan RI Tahun 2024 di Gedung Kemhan RI, Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Selain memberikan apresiasi, Bobby mengungkapkan bahwa Kemhan perlu melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan kepatuhan sedang untuk memastikan pemahaman terhadap regulasi dan konsep penyelenggaraan pelayanan publik.

Koordinasi dengan Ombudsman RI, kata dia, untuk meningkatkan penilaian kepatuhan guna memperoleh pendampingan dalam perbaikan atau penyempurnaan pemenuhan amat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama dalam menyusun, menetapkan, serta menerapkan standar pelayanan publik.

Selanjutnya pada langkah terakhir, Bobby mengatakan bahwa Kemhan bisa melaksanakan hasil pengawasan Ombudsman RI sebagai wujud kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kesempatan itu, dia turut memaparkan masalah layanan publik lainnya terkait dengan Kemhan RI. Laporan masalah tersebut pernah masuk ke Ombudsman RI pada tahun 2023, yaitu dugaan penundaan berlarut oleh Kemhan terkait dengan dugaan penetapan veteran palsu di Nusa Tenggara Timur.

Tak hanya itu, sambung Bobby, terdapat pula laporan dugaan malaadministrasi terkait dengan penjualan senjata atau alat peralatan pertahanan dan keamanan dalam permasalahan layanan publik di Kemhan.

Untuk itu, dia berharap perbaikan kualitas layanan publik di Kemhan ke depannya dengan mengetahui kondisi riil lapangan tentang kualitas pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal pelayanan publik, menurut dia, juga perlu dijamin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kemhan. Langkah tersebut akan membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

“Dalam pelayanan publik, masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pemerintah yang memberikan pelayanan, ada kalanya terjadi asimetris. Ini menjadi peran Ombudsman RI untuk memberikan mediasi dan saran,” ucap dia.

Kementerian Pertahanan menyampaikan bahwa Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya hingga kini masih aktif bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan Mayor Teddy tetap bertugas sebagai ajudan Menhan sembari menunggu proses administrasi kepindahannya ke Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu Brigif Linud 17/Kujang I Divisi Infanteri 1/Kostrad.

“Mayor Teddy memang mendapatkan promosi jabatan sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Raider 328/Dirgahayu, namun Surat Keputusan dari KSAD (Kepala Staf TNI AD) masih perlu ditindaklanjuti dengan proses administrasi lainnya, baik di Mabes TNI maupun Kemhan,” kata Edwin di Jakarta, Rabu.

Dia melanjutkan Mayor Teddy saat ini masih tercatat sebagai personel organik Kementerian Pertahanan sehingga masih tetap bertugas sebagai ajudan Menhan sampai dengan selesainya seluruh proses administrasi yang terkait kepindahannya.

“Ini merupakan prosedur yang umum berlaku tentang mutasi atau promosi jabatan bagi personel TNI, baik yang berdinas di dalam struktur lingkungan angkatan/matra maupun di luar struktur, seperti di Mabes TNI, Kemhan atau kementerian/lembaga lainnya,” kata Edwin.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menempatkan Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya, yang saat ini bertugas sebagai ajudan menteri pertahanan, sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu.

“Berdasarkan Keputusan KSAD Nomor Kep. 137/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, Mayor Inf. Teddy menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Raider 328/Dirgahayu Brigif Para Raider 17/Divif 1/Kostrad,” Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/3).

Teddy yang merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 2011 menggantikan Mayor Infanteri Ade Fian yang mendapatkan promosi sebagai Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Sops Divisi Infanteri (Divif) 1 Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad).

Kristomei menjelaskan rotasi jabatan itu bertujuan membina karier perwira dalam bentuk tour of duty/tour of area.

“Ada 348 orang perwira menengah berpangkat kapten/mayor dalam keputusan tersebut yang mendapatkan promosi/mutasi (tour of duty/tour of area),” kata Kadispenad.

Dia menyampaikan Mayor Teddy akan resmi bertugas dalam posisi barunya itu setelah serah terima jabatan dengan pendahulunya.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI secara resmi mengumumkan pembelian dua unit kapal selam Scorpène® Evolved dari perusahaan Prancis Naval Group yang seluruhnya bakal diproduksi di galangan kapal PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan Kemhan RI meneken kontrak pembelian dua unit Scorpène® Evolved di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada 28 Maret 2024.

“Kontrak (pengadaan) submarine class 1800–2800 tonnage dengan Advanced and Improved Propulsion (AIP) ditandatangani oleh perwakilan Kemhan RI bersama perwakilan Naval Group dari Prancis dan PT PAL Indonesia,” kata Edwin di Jakarta, Kamis.

Dalam foto yang diunggah Naval Group dalam akun X resminya, Selasa (2/4), kontrak itu diteken oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan RI Marsekal TNI Yusuf Jauhari, Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, dan Executive Vice President Sales Naval Group Marie-Laure Bourgeois. Acara itu turut disaksikan oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn.) M. Herindra.

Kontrak pembelian itu mencakup pengadaan dua unit kapal selam Scorpène® Evolved Full Lithium-Ion battery (LiB), simulator untuk latihan (training), pelatihan untuk kru kapal, instruktur, dan operator simulator, integrated logistic support, dan material untuk tiga kali misi atau selama 1 tahun.

Kemhan RI, Naval Group, dan PT PAL sepakat produksi dua unit kapal selam itu seluruhnya dikerjakan di Surabaya, yang merupakan salah satu kerja sama alih teknologi (ToT/offset) dari pembelian kapal selam Naval Group. PT PAL Indonesia dan Naval Group pada 12 Desember 2023 telah meneken perjanjian operasi bersama (joint operation agreement) pada 12 Desember 2023, dan perjanjian kemitraan strategis (SPA) pada Februari 2022.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dalam siaran resmi Naval Group di Jakarta, Selasa (2/4) menyampaikan kontrak pengadaan dua unit Scorpène® Evolved menunjukkan komitmen dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari Pemerintah RI terhadap teknisi-teknisi, ahli, dan insinyur dalam negeri, mengingat kapal selam itu bakal dikerjakan di galangan kapal PT PAL, Surabaya.

“Ke depan, Indonesia diharapkan dapat menguasai teknologi pembuatan kapal selam,” kata Kaharuddin.

Sementara itu, Direktur Utama Naval Group Pierre Éric Pommellet menyanjung keputusan Pemerintah Indonesia yang pada akhirnya memilih Scorpène® Evolved untuk memperkuat armada TNI Angkatan Laut.

“Indonesia memilih kapal selam yang menunjukkan performa tinggi, teruji di laut, yang tentunya akan memperkuat kedaulatan maritim Indonesia serta mendukung TNI Angkatan Laut menjadi lebih unggul di kawasan,” kata Pommellet.

“Kami sangat senang menyambut TNI AL untuk menjadi bagian dari keluarga Scorpène®,” sambung dia.

Scorpène® Evolved merupakan salah satu kapal selam dengan teknologi teranyar yang menggunakan tenaga baterai Lithium-Ion yang ringan dan kepadatan energi tinggi sehingga kapal selam dapat beroperasi lebih lama tanpa perlu mengisi ulang daya/bahan bakar. Kapal selam itu juga punya kemampuan siluman (stealth) alias tak tertangkap radar kapal-kapal lain saat beroperasi di bawah permukaan air.

Naval Group dalam siaran resminya menyebut Scorpène® Evolved sebagai kapal selam serba bisa yang dapat melaksanakan berbagai operasi seperti peperangan anti-kapal permukaan, peperangan anti-kapal selam, operasi khusus, dan operasi intelijen bawah laut.

Scorpène® juga dilengkapi dengan generasi terbaru sistem tempur SUBTICS®, yang mampu menjawab berbagai kebutuhan operasi laut dangkal maupun laut dalam.

Spesifikasi Scorpène® Evolved yang bakal memperkuat TNI AL, antara lain panjang 72 meter, kecepatan berlayar saat menyelam maksimum 20 knot, kemampuan menyelam sampai 300 meter, kemampuan menyelam maksimum 80 hari, kapasitas total 31 kru, kemampuan operasi di laut 240 hari per tahun. Kapal selam itu juga dilengkapi dengan enam tabung peluncur senjata, dan dapat dipasang 18 senjata jenis rudal dan torpedo.

 Unit kelima pesawat angkut C-130 J Super Hercules buatan Lockheed Martin pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 17 Mei 2024.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menyampaikan pesawat itu rencana dikirimkan pada 10 Mei 2024 dan tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 17 Mei 2024.

“Rencana awal berangkat 10 Mei 2024 dari Marietta, Georgia, Amerika Serikat,” kata Edwin.

Pemerintah Indonesia pada 2019 membeli total lima pesawat C-130 J Super Hercules dari Lockheed Martin yang empat di antaranya pada periode 2023 sampai awal 2024 telah diterima oleh Pemerintah Indonesia dan diserahkan langsung ke TNI Angkatan Udara.

Unit terakhir C-130 J Super Hercules itu, sama seperti empat pesawat lainnya, juga akan memperkuat Skuadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Jika berkaca pada pengiriman sebelumnya, unit terakhir pesanan Indonesia itu kemungkinan bakal melalui rute Georgia, San Diego, Honolulu, Kwajalien/Marshall Island, Guam, kemudian langsung terbang dan mendarat di Jakarta.

C-130 J Super Hercules memiliki panjang 34,69 meter, tinggi 11,9 meter, dan lebar sayap 39,7 meter, sementara panjang kompartemen kargonya 16,9 meter, lebar 3,12 meter, dan tinggi 2,74 meter.

Pesawat teranyar TNI AU C-130J Super Hercules itu dapat membawa beban maksimal hingga hampir 20.000 kilogram atau hampir 20 ton. C-130J Super Hercules juga dapat mengangkut 8 palet atau 97 tandu, 128 pasukan tempur, dan 92 pasukan terjun payung.

C-130J Super Hercules memiliki peningkatan fitur dari tipe pendahulunya misalnya peningkatan sistem perlindungan bahan bakar, serta sistem penanganan kargo. Ada juga perbaikan sistem flight station yang lebih canggih dan sistem avionik digital terintegrasi penuh.

Pesawat baru TNI AU itu pun telah dilengkapi dengan tampilan layar head-up dan teknologi navigasi canggih yang mencakup sistem navigasi inersia ganda dan GPS.

Kecepatan maksimal pesawat C-130J Super Hercules mencapai 660 kilometer per jam pada ketinggian 6.706 meter dan tenaganya diperoleh dari empat turboprop Rolls-Royce AE 2100D yang bisa menghasilkan daya 4.700 tenaga kuda.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di Jakarta, Rabu, mengumumkan Pemerintah RI resmi membeli dua kapal patroli lepas pantai (OPV) buatan galangan kapal Italia Fincantieri.

Dua kapal patroli itu, yang dapat ditingkatkan fungsinya menjadi fregat (FREMM), dijadwalkan tiba di Indonesia masing-masing pada Oktober 2024 dan April 2025.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan pengadaan dua kapal itu, yang kontrak pembeliannya diteken pada 28 Maret 2024, merupakan bagian dari modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut untuk memperkuat kemampuan mereka menjaga kedaulatan RI di perbatasan-perbatasan laut.

“Pengadaan kapal ini juga diiringi dengan paket offset (alih teknologi, red.) yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek seperti konsultasi pengembangan galangan kapal, strategi bisnis jangka panjang, peningkatan fisik galangan kapal, penyampaian materi didaktik, serta kursus pelatihan di Italia selama enam bulan,” kata Edwin sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kemhan RI.

Dia melanjutkan kerja sama alih teknologi itu juga mencakup pengelolaan aset modernisasi galangan kapal, pelatihan manajemen, pusat pelatihan simulator, pengembangan jalur pelatihan di Universitas Pertahanan, dan pembentukan tim ahli untuk pengembangan peluang secara langsung dan tidak langsung.

Dalam proses pembeliannya, Edwin menjelaskan kontrak pembelian dua kapal buatan Fincantieri itu telah efektif sebagaimana masa berlaku kontrak.

“Pihak Fincantieri juga telah mendapatkan persetujuan dari OCCAR (Organization for Joint Armament Cooperation) Italia dan Angkatan Laut Italia untuk penjualan kapal tersebut kepada Indonesia,” kata dia.

Dua kapal OPV/PPA yang dibeli Indonesia dari Fincantieri semula diperuntukkan untuk Angkatan Laut Italia, sehingga persetujuan dari Angkatan Laut Italia pun dibutuhkan dalam pembelian kapal tersebut.

“Kedatangan kapal-kapal ini diharapkan akan semakin meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas keamanan regional,” kata Edwin.

Sementara itu, Fincantieri dalam siaran resminya bulan lalu (28/3) menyebut nilai kontrak pembelian dua kapal OPV itu mencapai 1,18 miliar euro atau sekitar Rp20,4 triliun.

Dalam siaran yang sama, Fincantieri juga menyebut perusahaannya bakal menjadi kontraktor utama untuk menghubungkan Pemerintah RI dengan perusahaan Italia lainnya terkait dengan kustomisasi sistem persenjataan kapal, termasuk dengan Leonardo untuk kustomisasi senjata dan sistem tempur, juga terkait layanan logistik.

Fincantieri, salah satu galangan kapal tertua di Italia, membangun tiga jenis kapal patroli lepas pantai multifungsi, yaitu tipe light, light plus, dan full.

Pada laman resmi perusahaan, Fincantieri menyebut kapal OPV-nya itu, dalam seri lengkapnya, dapat juga berfungsi sebagai kapal perang (first line combatant), selain fungsi utamanya sebagai kapal patroli lepas pantai, evakuasi laut, dan operasi-operasi untuk melindungi warga sipil (civil protection operation).

Untuk dua kapal perang yang dibeli Indonesia, Fincantieri menyebut spesifikasinya mencakup panjang 143 meter — diyakini bakal jadi fregat terpanjang yang dimiliki TNI AL, kecepatan sampai 32 knot bergantung pada konfigurasi kapal, kapasitas 170 orang, daya jelajah (endurance) 5.000 Nautical miles, dan dilengkapi sistem rudal permukaan ke udara (SAM) Aster 15 beserta peluncur vertical DCNS Sylver A43.

Kemudian, kapal pesanan Indonesia itu juga dipersenjatai dengan meriam 127 mm Vulcano, meriam 76 mm Strales, meriam ringan 25 mm yang dilengkapi dengan fire-control radar (FCR) RTN 10X system Dardo, sistem peperangan elektronika RECM, RESM dan CESM, tactical data Link-Y, dan radar multifungsi Kronos buatan Leonardo.

Kementerian Pertahanan menegaskan pemerintah Indonesia meminta penyesuaian pembayaran (payment adjustment) kepada pemerintah Korea Selatan atas kerja sama pembuatan jet tempur KF-21 Boramae oleh Korea Aerospace Industry (KAI).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan penyesuaian pembayaran itu disesuaikan dengan manfaat yang sejauh ini diterima Indonesia dalam proyek pembuatan pesawat tempur itu.

“Istilah yang tepat atas langkah yang diambil pemerintah Indonesia terkait pembiayaan proyek pesawat tempur KF-21 adalah penyesuaian pembayaran (payment adjustment), bukan pemotongan pembayaran. Penyesuaian ini sejalan dengan kemajuan kerja sama yang telah dan masih akan dilaksanakan bersama Korea Selatan,” katanya.

Yonhap saat itu merujuk pada pernyataan DAPA — lembaga di Korsel yang mengurusi kerja sama dan pengadaan alutsista — yang mengakui adanya negosiasi soal pembayaran KF-21 Boramae.

Juru Bicara DAPA Choi Kyung-ho, sebagaimana dikutip dari Yonhap, menyebut DAPA dan lembaga terkait lainnya masih meninjau usulan Indonesia itu.

Karo Humas Kemhan menegaskan penyesuaian pembayaran yang diminta Indonesia ke Korea Selatan merupakan langkah rasional karena Indonesia tak sepenuhnya mendapatkan kegiatan transfer teknologi dalam pembuatan jet tempur KF-21 Boramae.

“Terdapat beberapa kegiatan dalam program yang tidak dapat diikuti oleh teknisi Indonesia. Alhasil, pembayaran yang dilakukan pemerintah Indonesia disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh dari kerja sama ini,” kata Edwin.

“Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas bahwa untuk program atau kegiatan yang tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesia tidak perlu menanggung biaya, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pembayaran yang telah direncanakan,” imbuhnya.

Edwin menjelaskan dalam proyek pembuatan jet tempur itu, Korea Selatan menerima biaya berbagi (cost share) sampai tahun 2026 karena setelah tahun itu, proyek KF-21 masuk tahap produksi dan biaya berbagi dari Indonesia disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ditetapkan Kementerian Keuangan, yaitu Rp1,32 triliun per tahun sampai tahun 2026.

“Ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kewajiban finansial Pemerintah dalam proyek ini tetap dalam batas kemampuan anggaran negara,” katanya.

Dia menambahkan pemerintah Indonesia berkewajiban memastikan pembayaran atas pengadaan atau kerja sama pembuatan alutsista merupakan investasi yang dapat membawa hasil optimal.

Oleh karena itu, dia menjamin Kemhan berkomitmen transparan dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam proyek KF-21.

“Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk memastikan investasi pemerintah Indonesia memberi hasil yang optimal dan penggunaan keuangan negara untuk proyek KF-21 dapat dipertanggungjawabkan ke publik,” kata Edwin.

Kerja sama pembuatan jet tempur KF-21 Boramae diluncurkan pada 2015, dan ditargetkan rampung pada 2026.

Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika mengatakan pada Selasa, negosiasi tentang keberlanjutan pengembangan proyek jet tempur KF-21 Boramae dilakukan langsung oleh Kementerian Pertahanan RI dan Pemerintah Korea Selatan.

Pernyataan tersebut dia sampaikan di Seoul, ketika menanggapi pertanyaan ANTARA soal perkembangan terkini dari negosiasi proyek kerja sama pertahanan kedua negara, yang hingga saat ini implementasinya masih terganjal isu keuangan.

“Sejak awal, kebijakan itu yang menentukan adalah (Pemerintah) Pusat. Jadi policy initiative semuanya dimulai dari Pusat, sehingga perkembangan terakhir negosiasi atau kesepakatannya seperti apa silakan ditanyakan ke Kementerian Pertahanan,” kata Zelda, ketika berdialog dengan delegasi wartawan Indonesia, termasuk ANTARA, sebagai peserta program “Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea” yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia.

Menurut Zelda, KBRI Seoul tidak banyak berperan atau ikut andil dalam negosiasi maupun pelaksanaan kerja sama pengembangan pesawat tempur itu.

“Yang bisa saya sampaikan adalah Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk terus menjalankan program tersebut,” kata Zelda.

KF-21 Boramae merupakan proyek bersama Indonesia-Korsel yang senilai 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp121,35 triliun. Melalui kerja sama tersebut, kedua negara akan memproduksi 120 unit jet tempur untuk Korea dan 48 jet tempur untuk Indonesia.

Tidak hanya itu, Indonesia juga dijanjikan mendapat transfer teknologi yang akan mendorong industri pertahanan dalam negeri dalam produksi pesawat KF-21 untuk pasar global.

Sesuai kesepakatan awal pada 2014, Indonesia dibebankan 20 persen dari total biaya pengembangan pesawat tempur itu yang ditargetkan rampung pada 2026.

Namun dalam perkembangannya, Kemhan RI baru-baru ini meminta penyesuaian pembayaran (payment adjustment) kepada Pemerintah Korsel atas kerja sama pembuatan KF-21 Boramae karena menganggap Indonesia tak sepenuhnya mendapatkan kegiatan transfer teknologi dalam pembuatan jet tempur tersebut.

“Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas bahwa untuk program atau kegiatan yang tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, pihak Indonesia tidak perlu menanggung biaya, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pembayaran yang telah direncanakan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, pekan lalu.

Edwin menjelaskan dalam proyek pembuatan jet tempur itu, Korsel berbagi kewajiban pembiayaan (cost share) sampai 2026 karena setelah tahun itu, proyek KF-21 masuk tahap produksi dan cost share dari Indonesia disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ditetapkan Kementerian Keuangan RI, yaitu Rp1,32 triliun per tahun sampai 2026.

“Ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kewajiban finansial Pemerintah dalam proyek ini tetap dalam batas kemampuan anggaran negara,” kata dia.

Dia pun mengatakan pemerintah Indonesia berkewajiban memastikan pembayaran atas pengadaan atau kerja sama pembuatan alutsista merupakan investasi yang dapat membawa hasil optimal.

Oleh karena itu, dia menjamin Kemhan berkomitmen transparan dalam setiap kerja sama internasional, termasuk dalam proyek KF-21.

“Langkah penyesuaian pembayaran ini untuk memastikan investasi Pemerintah Indonesia memberi hasil yang optimal dan penggunaan keuangan negara untuk proyek KF-21 dapat dipertanggungjawabkan ke publik,” kata Edwin.

Di lain pihak, Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel mengatakan sedang berkonsultasi erat dengan Kemhan RI untuk dapat menyelesaikan proyek kerja sama strategis dengan lancar.

“Kami mendorong langkah-langkah untuk menyesuaikan skala transfer teknologi ke Indonesia sejalan dengan pembagian biaya yang disesuaikan,” kata Direktur Jenderal Kelompok Program KF-X DAPA Noh Ji-man, seperti dilaporkan Kantor Berita Yonhap.

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengingatkan semua pihak untuk terus memperkuat mitigasi kebencanaan.

“Kita mengerti bahwa negara kita rawan dengan bencana. Untuk itu, kita harus lebih siap dan mengatur langkah-langkah reaksi terhadap kebencanaan,” kata Menhan RI Prabowo Subianto di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Menhan Prabowo saat menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir lahar dingin Gunung Marapi yang melanda Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang.

Prabowo bertolak dari Qatar sekitar pukul 02.00 waktu setempat, dan tiba di Bandara Internasional Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman sekitar pukul 10.00 WIB bersama rombongan.

Menurut Prabowo, semua pihak tanpa terkecuali harus memaksimalkan potensi mitigasi, termasuk menguatkan sumber daya yang ada, agar bencana hidrometeorologi tidak kembali terulang.

Usai mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Prabowo bersama rombongan langsung meninjau kesiapan TNI dan Polri serta sukarelawan yang bersiap mengantarkan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah terdampak bencana.

Prabowo mengaku telah berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait apa saja masalah atau kendala yang sedang dihadapi dalam hal penanggulangan bencana.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang membantu, baik itu TNI maupun Polri. Saya juga sudah mencatat beberapa masalah yang dihadapi,” kata Prabowo yang juga calon presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Tidak hanya menyerahkan bantuan, pasangan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tersebut juga menegaskan akan terus memantau perkembangan di Ranah Minang, termasuk menyiapkan tindakan-tindakan yang dapat meringankan beban para penyintas banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi.

“Sekali saya ikut berdukacita dan marilah kita berdoa kepada Yang Mahakuasa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” ucap Prabowo.

Pada kesempatan itu Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja keras memulihkan keadaan di Ranah Minang pascabencana yang melanda pada Sabtu malam (11/5).

Pengacara menyebut Ammar Zoni sengaja mencukur berewok untuk menjawab kritik pedas publik terkait penampilannya sebagai tersangka kasus narkoba.

akesomethinghappen.net – Sidang kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Ammar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (8/6/2024).

 Dalam persidangan yang memiliki agenda rangkap itu, Ammar membantah menjadi pemodal bisnis narkoba. “Bahwa saya tidak dituduh demikian, saya bukan pemodal, saya mohon Yang Mulia mempertimbangkannya,” lanjut Ammar.

Menurut Jon Mathias, kuasa hukum Ammar, wajar jika kliennya meminta keringanan kepada juri https://kompasiano.store

. Selanjutnya hukuman jaksa hingga 12 tahun.

“Saya kira wajar saja, hakimlah yang memutuskan.

Tuntutan jaksa penuntut umum bahkan lebih besar dibandingkan kasus korupsi. “Ini hanya kasus penghancuran diri, pidananya 12 tahun,” kata Jon