Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru

Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru

Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta menganalisis Bibit Siklon Tropis 97S telah menunjukkan akselerasi pertumbuhan signifikan dan meningkat statusnya menjadi Siklon Tropis FINA mulai 19 November 2025 pukul 01.00 WIB.

“Berdasarkan analisis per 19 November 2025 pukul 01.00 WIB, Siklon Tropis FINA saat ini berada di Laut Arafura, selatan Pulau Tanimbar, tepatnya pada koordinat 9.7°LS, 131.6°BT (sekitar 465 km sebelah selatan barat daya Banda),” ungkap BMKG, Rabu (19/11/2025).

Kekuatan siklon tercatat pada Kategori 1, dengan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 40 knot (75 km/jam) dan tekanan minimum 993 hPa.
Siklon FINA terpantau bergerak ke arah timur–timur laut dengan kecepatan 4 knot (8 km/jam), dan saat ini bergerak cukup dekat ke wilayah Indonesia.

BMKG memprakirakan perkembangan Siklon Tropis FINA akan terus menguat. Dalam 24 jam ke depan, kecepatan angin maksimum diprediksi meningkat cukup drastis menjadi 55 knot (100 km/jam) dan dapat menaikkan statusnya menjadi Kategori 2.

Posisi siklon diperkirakan berada di Laut Arafura tenggara Pulau Tanimbar (9.2°LS, 132.8°BT), dengan pergerakan tetap ke arah timur–timur laut.

Siklon Tropis FINA memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan, yaitu:

Diduga Gangguan Jiwa, Pria Ini Bacoki 13 Warga hingga Terkapar

 Diduga Gangguan Jiwa, Pria Ini Bacoki 13 Warga hingga Terkapar

ODGJ bacoki sejumlah warga (foto: freepik)

Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk dan membacok sedikitnya 13 warga menggunakan golok di Desa Ciramahilir, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (16/11/2025) sore.

Dari 13 korban tersebut, lima di antaranya mengalami luka berat dan harus mendapat penanganan khusus di rumah sakit.

Seluruh korban merupakan warga setempat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia (lansia). Mereka rata-rata mengalami luka bacok akibat golok yang dibawa pelaku, yang diketahui bernama Deni Supriyani (29). Para korban dilarikan ke Puskesmas Maniis dan RSUD Bayu Asih Purwakarta.

“Siapa saja yang dia (pelaku) lihat, dia kejar. Termasuk ayah saya. Saat itu ayah saya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Berpapasan dengan dia, tiba-tiba saja dipukul dan dibacok dengan golok. Untung ada warga yang menolong, tapi warga yang menolong juga ikut dikejar dan akhirnya menjadi korban,” kata Nurul (30), keluarga korban, saat ditemui di RSUD Bayu Asih Purwakarta.

Selain ayah Nurul, beberapa warga lain juga menjadi korban, termasuk anak-anak yang turut dibacok. Pelaku mengejar siapa pun yang ditemuinya di jalan. Bahkan pengendara motor yang berpapasan dengan pelaku juga ikut dibacok.

“Pelaku memang sudah lama mengalami gangguan jiwa dan sering mengamuk. Tetapi kejadian seperti ini baru terjadi sekarang. Kalau pun mengamuk, tidak pernah sampai separah ini,” tambah warga lainnya.

MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Pakar Hukum

MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Pakar Hukum

Polri (Foto: Dok)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut anggota Polri aktif dilarang menduduki jabatan sipil menuai pro kontra. Putusan itu terkait frasa ‘tidak berdasarkan penugasan Kapolri’ dalam penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2002 tentang Polri dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Menanggapi hal itu, pakar hukum tata Negara, Muhamad Rullyandi menilai penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian tetap sah. Namun, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS).

Ia juga melihat sebetulnya UU Polri tidak melarang penugasan di luar institusinya sepanjang dilakukan sesuai dengan koridor peraturan dan bukan jabatan politik. “Sebetulnya di Undang-Undang Polri itu tidak mengatur pembatasan penugasan di luar kepolisian sepanjang itu berkaitan dengan Undang-Undang ASN,” katanya, di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Anggota Polri wajib mengundurkan diri atau pensiun ketika ingin mengisi jabatan politik, seperti kepala daerah, menteri maupun menjadi anggota DPR. Hal itu sebagaimana Undang-Undang Polri membatasi sepanjang berkaitan dengan pengisian jabatan-jabatan di luar Polri yang prosesnya melalui politik. 

Rullyandi menegaskan, untuk jabatan non-politis di kementerian atau lembaga tak ada pelanggaran hukum, jika penugasan sesuai penyetaraan jabatan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kas138

Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Bersama Ayah, Ibu Kerja di Luar Negeri

Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Bersama Ayah, Ibu Kerja di Luar Negeri

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto/Foto: Humas Polri

Polisi mengungkap anak berkonflik dengan hukum (ABH) pelaku peledakan SMAN 72 Jakarta tidak memiliki tempat curhat. Polisi menyebutkan ABH hanya tinggal bersama ayahnya, sementara ibunya bekerja di luar negeri.

“ABH tinggal bersama ayahnya, sementara ibu bekerja di luar negeri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Kamis (13/11/2025).

Proses pendalaman masih dilakukan. Termasuk adanya dugaan perundungan atau bullying yang dialami ABH sebelum melakukan aksi peledakan.

“Masih pendalaman agar fakta sebenarnya bisa ditemukan, karena ABH masih tahap pemulihan pasca operasi,” ujar dia.

Sebelumnya, polisi menetapkan siswa pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Polisi mengungkap pemicu ABH melakukan aksi peledakan itu.

BJ Habibie Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

BJ Habibie Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Presiden Ke 3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie (foto: dok ist)

Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie, diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

Usulan ini muncul setelah dua presiden sebelumnya, Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), resmi dianugerahi gelar yang sama oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Itu sudah mulai ada usulan. Pelan-pelan dari masyarakat sudah diusulkan,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Gus Ipul memastikan, bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Antasari Azhar di Mata Jimly Asshiddiqie Sosok yang Tegas

Antasari Azhar di Mata Jimly Asshiddiqie Sosok yang Tegas

Jimly Asshiddiqie

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ikut menyolatkan jenazah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di Masjid Asy-Syarif, BSD, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (8/11/2025).

Jimly mengaku sangat kehilangan sosok Antasari Azhar. Pertemuan terakhir mereka terjadi saat Antasari masih berada dalam tahanan dan belum menerima keputusan bebas murni.

“Saya tidak mengikuti perkembangannya, ternyata banyak penyakitnya padahal belum terlalu tua, baru 72 tahun,” kata Jimly usai menyolatkan jenazah Antasari Azhar.

Jimly tak kuasa menahan duka dan mendoakan almarhum. Menurutnya, Antasari telah banyak memberikan pengabdian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Jadi kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah dan diberikan ampunan atas segala khilafnya, karena tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Kita timbang-timbang, insya Allah amal dan jasa pengabdiannya banyak, terutama di dunia hukum,” ujarnya.

Semasa hidup, Jimly mengenal Antasari sebagai sosok yang baik. Ia juga menyebut almarhum tegas saat menjalankan tugas-tugasnya sebagai pimpinan KPK.

“Sangat tegas, menurut penilaian saya, lurus. Tapi ya itu, ada saja kelirunya, ada saja salahnya,” tuturnya.

Israel Lancarkan Serangan Udara Besar-besaran ke Lebanon

Israel Lancarkan Serangan Udara Besar-besaran ke Lebanon

Israel melancarkan serangan udara ke Lebanon.

Militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon selatan pada Kamis, (6/11/2025) setelah mengeluarkan perintah evakuasi untuk beberapa lokasi, dengan dalih kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, sedang berusaha membangun kembali kemampuan militernya di sana.

Perintah dan serangan tersebut terjadi meskipun ada kesepakatan gencatan senjata yang disepakati setahun lalu, yang dimaksudkan untuk mengakhiri lebih dari setahun pertempuran antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran, dan setelah berbulan-bulan upaya militer Lebanon untuk membersihkan lokasi-lokasi Hizbullah di selatan.

Kementerian Kesehatan Lebanon, yang mengumumkan jumlah korban awal, menyatakan bahwa satu orang terluka dalam pengeboman sore hari setelah satu orang tewas dalam serangan sebelumnya pada hari yang sama.

Juru bicara militer Israel Avichay Adraee mengeluarkan tiga perintah evakuasi serentak di X pada Kamis pukul 15.00 waktu setempat, dengan peta yang menunjukkan bangunan-bangunan di desa Aita al-Jabal, Al-Tayyiba, dan Tayr Debba. Dua perintah lagi kemudian dikeluarkan untuk kota-kota lain di selatan.

Lokasi-lokasi tersebut berkisar dari hanya 4 km (2,5 mil) dari perbatasan Israel hingga hampir 24 km di utara perbatasan.

Perintah tersebut memerintahkan penduduk untuk menjaga jarak 500 meter dari lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi. Kantor berita pemerintah Lebanon melaporkan bahwa pertahanan sipil Lebanon membantu warga untuk mengungsi.

DPR Minta Pemerintah Dorong Negara OKI Hentikan Perang Saudara di Sudan

DPR Minta Pemerintah Dorong Negara OKI Hentikan Perang Saudara di Sudan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar segera mengupayakan langkah konkret menghentikan konflik di Sudan.

Permintaan ini disampaikan menyusul memburuknya situasi kemanusiaan di negara tersebut, yang kini kembali dilanda perang saudara.

“Saya berharap Pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera melakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” ujar Sukamta, Selasa (4/11/2025).

Menurut politisi PKS tersebut, kondisi di Sudan semakin mengkhawatirkan. Ia menyoroti laporan yang menyebut sedikitnya 1.500 orang tewas, sementara puluhan ribu warga terpaksa melarikan diri dari Kota El Fasher, ibu kota Darfur Utara.

Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!

Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!

Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo

Keterbukaan dalam kinerja dan kebijakan pemimpin kini dipandang sebagai kebutuhan, bukan lagi pilihan bagi partai yang ingin menjaga legitimasi di mata rakyat. Oleh karena itu, transparansi politik menjadi isu penting di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap partai-partai.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan perayaan Hari Lahir ke-11 Partai Perindo di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (2/11/2025).

Rakernas tahun ini bertema Energi Baru Indonesia, Pemimpin Berintegritas, Kebijakan Berkualitas, Rakyat Naik Kelas.

Angela menyatakan, bahwa partai politik harus siap diawasi publik dalam setiap kebijakan dan kinerjanya. Ia menegaskan perlunya politik akuntabel dan transparan di Indonesia. “Transparansi adalah standar minimum politik yang sehat,” ujar Angela.

Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa politik akuntabel tidak bisa dilepaskan dari budaya partai yang terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik.

Menurutnya, hanya dengan cara itu partai dapat membangun kepercayaan jangka panjang.“Karena politik yang meminta kepercayaan rakyat harus siap diperiksa oleh rakyat,” jelasnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip transparansi, Angela mengumumkan peluncuran laporan publik kinerja anggota DPRD Partai Perindo di seluruh Indonesia sebagai langkah konkret penerapan politik akuntabel.

Menurut Angela, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik kepada rakyat dan menjadi pondasi bagi Perindo untuk menegakkan kepercayaan publik terhadap dunia politik. Angela menjelaskan bahwa komitmen terhadap transparansi menjadi bagian dari empat agenda besar Rakernas 2025.

“Untuk pertama kalinya, Perindo meluncurkan laporan publik kinerja DPRD Perindo di seluruh Indonesia. Apa yang sudah dicapai kita sampaikan, apa yang perlu diperbaiki kita akui dan kita perbaiki,” katanya.

Ketua Majelis Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, menyampaikan pandangan senada. Ia menegaskan bahwa partai politik adalah wadah tertinggi pelayanan publik jika dijalankan dengan benar. “Partai politik didirikan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani diri kita,” ujar Hary.

Tanggul di Pondok Kacang Prima Tangsel Jebol, Puluhan Rumah Warga Kebanjiran

Tanggul di Pondok Kacang Prima Tangsel Jebol, Puluhan Rumah Warga Kebanjiran

Banjir 

Tanggul di kawasan Perumahan Pondok Kacang Prima, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, jebol pada Jumat (31/10/2025) malam. Akibatnya, air dari aliran kali meluap dan menggenangi permukiman warga di sekitar lokasi.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Komandan Regu Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan), Dian Wiriyawan. Ia menjelaskan, tanggul yang jebol tersebut rupanya masih dalam tahap perbaikan saat insiden terjadi.

“Penyebab tanggul jebol karena kondisinya sedang dalam proses perbaikan,” ujar Dian saat dikonfirmasi.

Dian menuturkan, ketinggian air yang menggenangi kawasan permukiman mencapai 30 hingga 65 sentimeter. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 180 kepala keluarga (KK) terdampak akibat meluapnya air kali tersebut.

“Kondisi saat ini sudah mulai surut,” tambahnya.

Petugas BPBD Tangsel bersama warga dan aparat setempat telah melakukan penanganan darurat di lokasi untuk memastikan kondisi tanggul dan mencegah potensi jebol susulan apabila terjadi hujan deras.